KaltimKukar

Abdul Rasid Tekankan Transparansi Penyelesaian Plasma, Kepentingan Warga Harus Jadi Prioritas

Wakil Ketua I DPRD Kukar (tengah) Abdul Rasid

Editorialkaltim.com – Penyelesaian persoalan plasma antara masyarakat Desa Long Beleh Haloq dan PT REA Kaltim Plantations dinilai membutuhkan keterbukaan informasi serta komunikasi yang konsisten. DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) ingin setiap proses penyelesaian dapat dipahami seluruh pihak, terutama masyarakat sebagai penerima manfaat.

Wakil Ketua I DPRD Kukar Abdul Rasid menyampaikan sikap tersebut seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP), Jumat (13/11/2026), di Ruang Rapat DPRD Kukar.

Pertemuan menghadirkan pihak PT REA Kaltim Plantations, Camat Kembang Janggut, Kepala Desa Long Beleh Haloq, perwakilan masyarakat, serta unsur DPRD Kukar.

Baca  BUMDes Loa Raya Dorong Ekonomi Desa Lewat Pakan Ikan dan Batu Padas

Rasid menilai komunikasi terbuka penting untuk menghindari perbedaan pemahaman terkait kewajiban perusahaan, skema penyelesaian, hingga manfaat yang nantinya diterima masyarakat.

“Kami ingin setiap persoalan plasma dibahas terbuka sehingga masyarakat memahami haknya dan perusahaan juga memiliki ruang menyelesaikan kewajibannya secara jelas,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan penyelesaian tidak hanya bergantung terhadap tercapainya kesepakatan. Pelaksanaan hasil kesepakatan juga perlu diawasi agar tidak kembali menimbulkan persoalan serupa.

Sikap tersebut sejalan dengan langkah Rasid dalam penanganan persoalan plasma di Kukar sebelumnya. Dalam RDP terkait plasma PT Jaya Mandiri Sukses, Senin (22/6/2026), ia juga menempatkan DPRD sebagai ruang penyampaian aspirasi sekaligus mencari jalan keluar terhadap sengketa antara masyarakat dan perusahaan.

Baca  Dana Pusat Belum Cair, Samarinda Siapkan Bedah 250 Rumah

Rasid ketika itu mendorong penyelesaian secara objektif dan transparan serta meminta komunikasi antarpihak terus dibangun. Evaluasi terhadap mekanisme plasma, nilai kompensasi, hingga keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian pembahasan.

Pengalaman tersebut menjadi penting saat DPRD kembali menghadapi persoalan plasma Long Beleh Haloq. Rasid menilai pola dialog perlu dipertahankan agar penyelesaian tidak hanya menguntungkan salah satu pihak.

“Dialog harus terus dijaga karena penyelesaian yang adil hanya bisa dicapai jika semua pihak terbuka transparan dan menghormati kesepakatan bersama,” katanya.

Baca  Wali Kota Bontang Apresiasi Pupuk Kaltim Cup 2026, Sebut Kado Berharga di HUT ke-27

DPRD Kukar selanjutnya mendorong PT REA, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta masyarakat menjaga komunikasi selama proses tindak lanjut berjalan.

Bagi Rasid, kepastian bagi masyarakat menjadi tujuan utama. Penyelesaian plasma diharapkan tidak berlarut sekaligus mampu memperkuat hubungan antara perusahaan dan warga sekitar perkebunan. (ndi).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button