
Editorialkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memilih berhati-hati menyikapi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape haram. Pemkot belum ingin tergesa-gesa menerjemahkan fatwa tersebut menjadi aturan daerah sebelum melakukan kajian menyeluruh.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan pemerintah perlu mempelajari dokumen fatwa secara lengkap agar memahami substansi, dasar pertimbangan, serta ruang lingkup ketentuan yang dikeluarkan MUI.
“Kami ingin membaca dokumen fatwa secara lengkap, lalu berkoordinasi dengan pihak terkait sebelum menentukan langkah kebijakan yang paling tepat nantinya,” ujar Andi Harun, Minggu (15/11/2026), di Samarinda.
Menurut Andi, tindak lanjut pemerintah tidak cukup hanya berangkat dari informasi yang berkembang melalui pemberitaan. Pemkot perlu melihat keterkaitan fatwa tersebut dengan kewenangan pemerintah daerah serta regulasi yang sudah berlaku.
Kajian tersebut nantinya mencakup aspek hukum, sosial, kesehatan, hingga ekonomi. Hal itu dinilai penting karena regulasi daerah, baik berbentuk peraturan daerah maupun peraturan wali kota, membawa konsekuensi langsung bagi masyarakat.
“Setiap aturan harus memiliki dasar kuat, dapat diterapkan, serta disusun melalui kajian matang agar tidak memunculkan persoalan baru bagi masyarakat,” katanya.
Pemkot juga akan mencermati dampak kebijakan bagi pelaku usaha yang bergerak dalam penjualan maupun aktivitas ekonomi terkait rokok elektrik. Pertimbangan tersebut termasuk keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menggantungkan pendapatan dari sektor tersebut.
Meski demikian, aspek kesehatan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam pembahasan. Pemkot ingin setiap keputusan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan tanpa mengabaikan dasar hukum maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Kesehatan masyarakat, kepastian hukum, dan keberlangsungan usaha harus dipertimbangkan bersama agar kebijakan yang diambil tetap adil serta seimbang bagi semua,” ujarnya.
Andi juga membuka ruang koordinasi bersama MUI Kota Samarinda dan instansi terkait guna mendalami isi fatwa tersebut. Pemerintah ingin memperoleh gambaran utuh sebelum menentukan apakah diperlukan regulasi khusus atau langkah kebijakan lain.
“Fatwa memiliki perspektif syariah, sedangkan regulasi pemerintah membawa konsekuensi hukum, sehingga seluruh aspek perlu dikaji utuh sebelum keputusan akhirnya ditetapkan,” tutupnya.
Pemkot Samarinda menegaskan prinsip kehati-hatian menjadi dasar utama dalam menentukan sikap. Kebijakan yang disusun diharapkan memiliki landasan hukum kuat, dapat dilaksanakan secara efektif, serta tidak memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat.(adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.



