DPRD PPU Soroti Anggaran Peta Pemekaran, Minta Pemda Cari Solusi

Editorialkaltim.com – Anggaran untuk pembuatan dan pencetakan peta menjadi salah satu kebutuhan yang disoroti dalam proses penataan wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Meski pembahasan batas antarwilayah disebut telah mencapai sekitar 90 persen, tahapan administrasi masih membutuhkan dukungan pembiayaan.

Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, mengungkapkan belum tersedianya anggaran khusus untuk pembuatan peta menjadi keluhan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penataan wilayah.

Menurutnya, kesepakatan batas di lapangan perlu ditindaklanjuti dengan kelengkapan dokumen peta sebagai bagian dari persyaratan administrasi pemekaran.

“Tapal batasnya sudah jelas. Sekarang tinggal menerbitkan petanya,” ujarnya saat diwawancarai, Senin (9/11/2026).

Ia menyebut anggaran untuk pembuatan peta belum disiapkan. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah daerah agar tahapan administrasi penataan wilayah dapat dilanjutkan.

“Kemarin, keluhan teman-teman adalah anggaran untuk pembuatan peta yang belum disiapkan,” lanjutnya.

Ia menyebut persoalan tersebut perlu dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta pemerintah daerah. Koordinasi diperlukan untuk mengetahui kebutuhan pembiayaan sekaligus menentukan mekanisme penyelesaiannya.

Menurutnya, kesepakatan masyarakat mengenai batas wilayah yang telah dicapai melalui musyawarah dan peninjauan lapangan perlu ditindaklanjuti. Tahapan berikutnya jangan sampai tertunda karena kebutuhan administrasi belum didukung anggaran.

“Kalaupun nanti ada masalah di lapangan, kita harus segera bertindak. Artinya, langsung berkomunikasi dengan DPMD dan pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar,” ungkapnya.

Wahid berharap kebutuhan pembuatan dan pencetakan peta dapat menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran berikutnya. DPRD juga akan mendorong komunikasi dengan pemerintah daerah agar persoalan tersebut mendapat penyelesaian.

Ia menegaskan, penyediaan dokumen peta perlu disesuaikan dengan tahapan dan ketentuan penataan wilayah yang berlaku. Dengan begitu, proses pemekaran tidak hanya bertumpu pada kesepakatan masyarakat, tetapi juga dilengkapi dokumen administrasi yang diperlukan. (ta/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.