PP KAMMI Ancam Turun ke Jalan jika Pemerintah Abaikan Lima Tuntutan
Editorialkaltim.com – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) memberi sinyal akan menggelar aksi unjuk rasa jika pemerintah tidak segera menindaklanjuti sejumlah persoalan bangsa. Seruan itu disampaikan dalam konferensi pers Muktamar KAMMI di Ambon, Jumat (6/11/2026).
Dalam pernyataan sikapnya, PP KAMMI menyoroti krisis lingkungan, penggunaan anggaran negara, pemenuhan layanan dasar, penegakan hukum, dan kondisi kebebasan sipil. Mereka menilai berbagai persoalan tersebut membutuhkan langkah nyata pemerintah.
KAMMI mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk menangani krisis lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mereka juga meminta penindakan tegas terhadap korporasi yang merusak lingkungan serta pembenahan tata kelola lahan agar hak masyarakat terlindungi.
Di bidang anggaran, PP KAMMI menolak penggunaan APBN untuk program yang dinilai populistis, tetapi minim urgensi dan efektivitas. Salah satu program yang disoroti adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang menurut mereka rentan terhadap penyimpangan dan penggelembungan anggaran.
Mereka meminta anggaran negara diprioritaskan untuk menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi masyarakat serta memperkuat kedaulatan pangan.
PP KAMMI juga menuntut pemerintah menjamin akses pendidikan berkualitas dan terjangkau, layanan kesehatan, air bersih, serta infrastruktur publik hingga ke pelosok. Selain itu, pemerintah diminta menyediakan lapangan kerja berkualitas, bukan hanya mengandalkan angka penyerapan tenaga kerja berupah rendah.
Dalam aspek hukum, KAMMI meminta lembaga penegak hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Mereka juga mendesak pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di seluruh tingkatan pemerintahan serta pemulihan transparansi dan integritas pejabat publik.
Tuntutan lainnya menyangkut pemulihan kebebasan berpendapat, pers, dan berekspresi tanpa ancaman kriminalisasi. KAMMI juga meminta pelanggaran hak asasi manusia (HAM), baik yang terjadi pada masa lalu maupun saat ini, dituntaskan serta menolak militerisasi di ruang sipil.
PP KAMMI menyatakan akan mengajak mahasiswa, pemuda, dan masyarakat melakukan konsolidasi nasional jika tuntutan tersebut diabaikan.
“Jika negara terus membiarkan perusakan lingkungan, pemborosan APBN, dan hukum diperalat untuk kepentingan kekuasaan, kami menyerukan konsolidasi nasional dan turun ke jalan,” demikian pernyataan PP KAMMI. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
