Editorialkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperkuat kesiapan pengawasan program strategis daerah melalui rencana pembentukan dua satuan tugas (Satgas), yakni Satgas Penyelenggaraan dan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Satgas Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi. Langkah ini diarahkan untuk memastikan kedua program berjalan dengan koordinasi yang jelas, pengawasan terukur, dan dukungan data yang akurat.
Pemantapan pembentukan kedua Satgas dibahas dalam rapat yang dipimpin Wali Kota Samarinda, Andi Harun, di Ruang Rapat Wali Kota, Lantai II Balai Kota Samarinda, Rabu (4/11/2026).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya. Fokusnya mencakup kesiapan kelembagaan, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme kerja agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Saat ditemui awak media, Andi Harun menegaskan setiap unsur yang terlibat harus memahami peran masing-masing sebelum draf surat keputusan (SK) Wali Kota difinalisasi dan diterbitkan.
“Pembentukan Satgas ini harus benar-benar dipersiapkan dengan matang. Kita ingin setiap unsur memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga pengawasan berjalan efektif, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada pekerjaan yang tumpang tindih atau justru tidak tertangani,” ungkapnya, Kamis (5/11/2026).
Selain memperkuat koordinasi, Andi Harun menginstruksikan pemanfaatan teknologi digital melalui pengembangan dasbor pemantauan yang dikoordinasikan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama perangkat daerah terkait.
Untuk Satgas kesehatan jemaah haji, sistem tersebut akan memuat data jemaah, hasil pemeriksaan, penetapan istithaah, pembinaan, pengendalian, serta pemetaan risiko yang dilengkapi fitur early warning system (EWS).
Sementara itu, dasbor MBG dirancang terintegrasi dengan Command Center Pemkot Samarinda untuk memantau perkembangan program, hasil inspeksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), keamanan pangan, hingga pengelolaan lingkungan.
“Pengawasan tidak boleh hanya mengandalkan laporan administratif. Kita perlu sistem yang mampu menyajikan data secara terpadu, akurat, dan mutakhir agar setiap persoalan bisa diketahui lebih cepat dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Dengan begitu, kebijakan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan pelaksanaan kedua program dapat dikawal secara objektif serta akuntabel,” pungkas Andi Harun. (ADV)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
