Editorialkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang akhir 2026. Kenaikan harga cabai, kelancaran distribusi bahan pokok, potensi perubahan cuaca, serta penguatan pasokan menjadi perhatian utama untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diikuti Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri secara virtual dari Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Lantai III, Balai Kota Samarinda, Senin (26/10/2026).
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir dan diikuti Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Samarinda Idfi Septiani bersama jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Samarinda.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah diminta meningkatkan pengawasan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar.
Antisipasi kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk operasi pasar bersama Perum Bulog serta pemantauan langsung terhadap kondisi perdagangan.
Tomsi Tohir menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan melalui pemantauan rutin.
Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi persoalan di lapangan dan mengambil langkah konkret untuk mengatasi hambatan distribusi maupun kenaikan harga komoditas.
Di Samarinda, cabai menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian serius akibat lonjakan harga.
Berdasarkan laporan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapang Tani) Samarinda, harga cabai merah keriting mencapai Rp95.000 hingga Rp100.000 per kilogram.
Harga cabai rawit berada di kisaran Rp90.000 per kilogram, sedangkan cabai merah besar dan cabai tiung berkisar antara Rp80.000 dan Rp85.000 per kilogram.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri mendorong penguatan produksi pangan lokal agar kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Pemanfaatan lahan di lingkungan permukiman, kampung, kelompok PKK, dan desa wisata dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk mendukung ketersediaan cabai.
“Harapan kita, komoditas yang bisa ditanam di Samarinda dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita bisa mendorong kampung-kampung, kelompok PKK, maupun desa wisata untuk menanam cabai di lingkungan masing-masing,” ucapnya.
Selain mendorong produksi lokal, Pemkot Samarinda mengevaluasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak pada 21 Oktober 2026.
Berdasarkan laporan Dinas Ketapang Tani, kegiatan tersebut berjalan lancar. Sekitar dua ton beras dan 150 dus Minyakita terjual habis.
Meski demikian, Saefuddin Zuhri meminta agar pelaksanaan intervensi pangan dievaluasi secara berkala.
Pengecekan harga ayam dan evaluasi bazar pangan diperlukan untuk memastikan harga yang ditawarkan benar-benar terjangkau serta tidak melampaui harga pasar.
“Program pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (ADV)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
