Editorialkaltim.com – Komisi III dan IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti keterbatasan fasilitas pemadaman kebakaran di kawasan padat penduduk Kecamatan Tenggarong. DPRD mendorong penambahan hidran dan penyediaan tandon air untuk memperkuat mitigasi kebakaran di wilayah rawan.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kukar, Senin (12/10/2026), di Tenggarong.
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kukar M. Andi Faisal bersama perangkat daerah terkait, PDAM Tirta Mahakam, Camat Tenggarong, perwakilan kelurahan dan desa, serta Forum RT Kecamatan Tenggarong.
Andi menjelaskan sejumlah kawasan rawan kebakaran sebenarnya telah diidentifikasi Disdamkarmatan Kukar. Namun, penyediaan fasilitas pendukung masih menghadapi hambatan, termasuk keberatan sebagian warga terkait penempatan tandon air.
“Teman-teman Damkar sudah memetakan zona-zona merah di Tenggarong,” ujar Andi.
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi agar kebutuhan fasilitas pemadaman dapat terpenuhi tanpa mengabaikan kondisi permukiman masyarakat.
Salah satu perhatian utama dalam rapat ialah evaluasi penanganan kebakaran di Gang Wakaf, Kelurahan Melayu. Kawasan padat penduduk tersebut menghadapi kendala keterbatasan pasokan air, minimnya hidran, serta sulitnya menentukan lokasi penampungan air.
Kepala Disdamkarmatan Kukar Fida Hurasani menilai ketersediaan sumber air menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat penanganan kebakaran, terutama di kawasan dengan akses terbatas.
“Dalam jangka pendek dibutuhkan tandon kapasitas besar,” jelas Fida.
Rapat tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan, termasuk koordinasi penyediaan sedikitnya dua unit tandon air berkapasitas masing-masing 5.000 liter.
Selain itu, perbaikan jaringan pasokan air menuju hidran akan dikoordinasikan bersama PDAM Tirta Mahakam. Pemetaan kebutuhan hidran juga melibatkan Disdamkarmatan, BPBD, dan Camat Tenggarong dengan memprioritaskan kawasan rawan kebakaran.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kukar Sunggono turut menyoroti kebutuhan jaringan perpipaan berdiameter besar untuk mendukung kelancaran distribusi air menuju fasilitas hidran.
“Untuk hidran itu minimal 4 atau 6 inch yang besar gitu,” ujar Sunggono.
Selain pembenahan fasilitas pemadaman, DPRD Kukar juga membahas koordinasi bantuan revitalisasi bagi masyarakat terdampak kebakaran serta pemetaan kebutuhan relawan di tingkat lingkungan.
Disdamkarmatan Kukar selanjutnya diminta membentuk tim kecil untuk memperkuat koordinasi penanggulangan kebakaran bersama instansi terkait.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
