Editorialkaltim.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari daerah pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara, Salehuddin, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim segera memperbaiki SMAN 3 Kota Bangun Darat yang rusak akibat cuaca ekstrem.
Salehuddin mengatakan hujan lebat disertai angin kencang merusak sejumlah ruangan sekolah. Kondisi itu menjadi perhatian lantaran bangunan tersebut relatif baru dan baru digunakan sekitar tiga hingga empat tahun.
“Sekitar pukul 15.15 terjadi hujan lebat dan angin kencang sehingga merusak beberapa ruangan SMAN 3 Kota Bangun. Padahal, bangunan itu baru sekitar tiga atau empat tahun,” ujar Salehuddin, Sabtu (26/9/2026).
Kerusakan tersebut membuat kegiatan belajar mengajar (KBM) sementara dipindahkan ke fasilitas lain di lingkungan sekolah. Siswa kini memanfaatkan musala, perpustakaan, hingga laboratorium biologi sebagai ruang belajar.
Menurut Salehuddin, kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian Pemprov Kaltim karena fasilitas yang digunakan sementara bukan diperuntukkan sebagai ruang pembelajaran.
“Nah, ini kami sampaikan karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses KUA-PPAS 2026, termasuk juga KUA-PPAS 2027. Agar ini menjadi atensi pihak Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan, agar segera diupayakan,” katanya.
Salehuddin mendorong kebutuhan perbaikan SMAN 3 Kota Bangun Darat masuk dalam pembahasan KUA-PPAS. Ia memperkirakan anggaran perbaikan sekitar Rp500 juta sehingga masih memungkinkan ditangani melalui anggaran yang tersedia.
Ia menilai pemanfaatan musala dan fasilitas lain sebagai ruang kelas sementara menunjukkan perbaikan sekolah bersifat mendesak. Salehuddin juga mengaku telah mengawal pembangunan sekolah tersebut sejak masih menjadi pimpinan DPRD Kutai Kartanegara.
“Karena itu bagian dari dapil saya. Karena yang membangun dulu saya dari awal. Waktu memekarkan Kota Bangun Darat, saya pada saat itu menjadi pimpinan di DPRD kabupaten. Sekaligus juga mengawal bangunannya, dari Rp13,7 miliar, habis itu Rp7 miliar,” tuturnya.
Ia berharap kerusakan fasilitas pendidikan tersebut tidak luput dari perhatian pemerintah. Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS masih memiliki ruang untuk penyesuaian sebelum ditetapkan.
“Artinya, kebijakan umum sementara. Tentunya nanti proses pembahasannya ketika sudah nota, dibahas lagi. Tentunya proses evaluasi sekaligus juga mungkin penambahan, pengurangan dan segala macam. Dinamikanya ada di Banggar dan KUA-PPAS,” ungkapnya.
Salehuddin menekankan fasilitas pendidikan di wilayah yang masih memiliki keterbatasan sarana perlu mendapat perhatian lebih.
“Kasihan daerah-daerah yang tertinggal itu. Apalagi fasilitasnya sangat terbatas,” tambahnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
