Ekonomi Tumbuh di Tengah IKN, DPRD PPU Soroti Daya Beli Warga Tertekan
Editorialkaltim.com – Pertumbuhan ekonomi Penajam Paser Utara (PPU) di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat. DPRD PPU menyoroti daya beli warga yang masih tertekan seiring kenaikan harga kebutuhan.
Ketua Komisi II DPRD PPU Thohiron mengatakan pembangunan IKN memang turut meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah. Namun, pertumbuhan secara makro tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Kalau melihat hasil survei, pertumbuhan ekonomi kita memang bagus. Namun, secara mikro daya beli masyarakat masih terasa lemah,” ujar Thohiron, Sabtu (29/8/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut dapat dilihat dari kemampuan masyarakat membeli kebutuhan sehari-hari. Dengan jumlah uang yang sama, barang yang diperoleh kini lebih sedikit dibandingkan sebelumnya.
“Sekarang coba bawa Rp100 ribu ke pasar, barang yang didapat tidak sebanyak dulu. Ini menunjukkan tekanan inflasi kita cukup tinggi,” katanya.
Situasi tersebut menjadi salah satu alasan DPRD meminta Pemkab PPU lebih cermat menentukan arah belanja daerah pada 2027. Terlebih, rancangan APBD PPU tahun depan berada di kisaran Rp1,58 triliun di tengah keterbatasan fiskal.
Thohiron menilai setiap anggaran yang dikeluarkan harus memiliki dampak terhadap perekonomian. Pemerintah daerah diminta menghindari belanja untuk program yang manfaat ekonominya tidak jelas.
“Pemda harus lebih jeli menggunakan anggaran. Jangan sampai uang daerah habis dibelanjakan, tetapi tidak memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Menurut politisi Partai PKS ini, keterbatasan kemampuan fiskal juga menuntut pemerintah daerah mencari sumber pembiayaan lain. APBD tidak bisa terus menjadi satu-satunya tumpuan untuk menjalankan seluruh agenda pembangunan.
Salah satu langkah yang dapat ditempuh ialah memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat untuk membawa lebih banyak program dan dukungan anggaran ke PPU.
“Pak Bupati juga sudah berupaya keras. Kami beberapa kali ikut mencari program dari pemerintah pusat yang memungkinkan untuk dibawa ke daerah,” tuturnya.
Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan APBD. Di saat bersamaan, anggaran daerah dapat lebih difokuskan pada program yang mampu menjaga daya beli sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
