KaltimSamarinda

DPRD Kaltim Soroti UKT Gratispol, Minta Pemprov-Kampus Satu Suara

Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry (Foto: Editorialkaltim/Adryan)

Editorialkaltim.com – DPRD Kalimantan Timur meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan seluruh perguruan tinggi memperkuat koordinasi agar pelaksanaan program Gratispol tidak menimbulkan kebingungan di kalangan mahasiswa. Sorotan itu muncul setelah adanya penagihan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa baru di salah satu kampus di Samarinda.

Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menilai persoalan tersebut bukan terletak pada program Gratispol, melainkan lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak kampus terkait mekanisme pencairan bantuan UKT.

“Masalahnya saya kira hanya soal koordinasi. Kalau masih ada yang belum jelas, Pemprov dan kampus harus segera berkoordinasi agar cepat ditemukan solusinya,” ujarnya, Kamis (9/7/2026).

Baca  Samarinda Kirim 377 Kontingen Ke POPDA, Bidik Juara Umum

Sarkowi menjelaskan, komunikasi yang baik akan memberikan kepastian bagi pemerintah maupun perguruan tinggi, terutama mengenai jadwal penyaluran dana bantuan. Dengan kepastian tersebut, kampus dapat menyesuaikan tenggat pembayaran UKT bagi mahasiswa hingga dana bantuan diterima.

“Kalau Pemprov bisa menjelaskan dana akan ditransfer pada bulan tertentu, lalu kampus memberikan toleransi sampai waktu itu, saya kira tidak ada persoalan. Yang penting ada kesepakatan bersama,” katanya.

Baca  Temuan Beras Imitasi Sempat Gegerkan Masyarakat, Rudi Pastikan Pangan di Samarinda Layak Konsumsi

Ia mengingatkan, setiap perguruan tinggi memiliki kondisi keuangan dan arus kas yang berbeda. Karena itu, mekanisme pencairan bantuan tidak bisa disamaratakan dan perlu disesuaikan melalui kesepakatan antara pemerintah dengan masing-masing kampus.

“Koordinasi harus diintensifkan supaya program berjalan, kampus tidak terganggu dari sisi cash flow, dan pemerintah juga lebih tertata dalam pelaksanaan keuangannya,” ucapnya.

Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti belum optimalnya komunikasi antara Pemprov Kaltim dan sejumlah perguruan tinggi. Menurutnya, beberapa kampus masih mengirimkan perwakilan yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan saat rapat koordinasi sehingga pembahasan tidak berjalan maksimal.

Baca  Usai Sukseskan THR Lebaran, Gubernur Kaltim Kembali Gulirkan Diskon Pajak 50% untuk Kendaraan Luar

“Jangan hanya mengirim perwakilan yang tidak bisa mengambil keputusan. Kampus juga harus proaktif agar tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaan program Gratispol,” tegasnya. (adr/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button