Editorialkaltim.com – Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang Winardi mengusulkan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dilibatkan dalam proses penentuan pangkalan LPG subsidi 3 kilogram. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan distribusi LPG subsidi berjalan tertib dan tepat sasaran.
Winardi menilai selama ini pemerintah daerah belum memiliki ruang yang cukup dalam proses pembentukan pangkalan LPG karena mekanismenya lebih banyak ditentukan oleh agen dan Pertamina. Kondisi tersebut membuat pemerintah kesulitan melakukan pembinaan maupun evaluasi terhadap pangkalan yang beroperasi.
“Pemerintah daerah seharusnya ikut memberikan pertimbangan sebelum sebuah pangkalan ditetapkan. Dengan begitu, ada dasar yang jelas untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas distribusi di lapangan,” kata Winardi, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, keterlibatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) dapat membantu memastikan calon pangkalan memenuhi seluruh persyaratan serta benar-benar dibutuhkan masyarakat di wilayah tertentu.
“Kalau daerah mengetahui sejak awal siapa yang mengelola dan bagaimana sebaran pangkalannya, pengawasan tentu akan lebih mudah dilakukan. Ini juga bisa meminimalkan potensi penyimpangan dalam penyaluran LPG subsidi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, Komisi B DPRD Bontang telah beberapa kali melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi LPG 3 kilogram di lapangan. Dari hasil pengawasan tersebut, masih ditemukan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pola penyaluran LPG subsidi kepada masyarakat.
Meski demikian, Winardi menegaskan persoalan distribusi tetap harus menjadi perhatian bersama walaupun pasokan LPG untuk Kota Bontang dipastikan aman oleh Pertamina. DPRD Bontang juga telah meminta penjelasan langsung kepada Pertamina melalui rapat dengar pendapat guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Karena itu, ia berharap ada evaluasi terhadap mekanisme pembentukan pangkalan LPG subsidi sehingga pemerintah daerah dapat mengambil peran lebih besar dalam mendukung kelancaran distribusi serta pengendalian harga di tingkat masyarakat.
“Yang perlu dijaga bukan hanya ketersediaan barangnya, tetapi juga bagaimana LPG subsidi itu bisa sampai ke masyarakat yang memang berhak menerima. Di situlah pentingnya pengawasan yang lebih kuat,” tuturnya.(lia/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
