Pengamat Unmul Minta Daerah Perkuat PAD Hadapi Ancaman Penurunan TKD
Editorialkaltim.com – Pengamat ekonomi sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, mengingatkan pemerintah daerah agar mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Langkah itu dinilai penting sebagai antisipasi terhadap potensi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun depan.
Purwadi mengatakan, pemerintah daerah perlu mulai menata ulang prioritas belanja. Pengeluaran yang bersifat seremonial maupun perjalanan dinas dinilai layak dievaluasi agar anggaran dapat difokuskan pada sektor yang lebih mendesak dan menyentuh kebutuhan publik.
“Kalau situasi fiskal sedang penuh tantangan, belanja yang sifatnya seremonial maupun perjalanan dinas perlu dihitung kembali,” ujarnya, Jumat (31/7/2026).
Menurutnya, tantangan fiskal tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat membuat kondisi keuangan daerah rentan terganggu ketika terjadi perubahan kebijakan fiskal nasional.
Purwadi menilai, selama ini masih banyak daerah yang mengandalkan dana transfer sebagai penopang utama pembangunan. Akibatnya, ketika alokasi anggaran dari pemerintah pusat berkurang, berbagai program pembangunan terpaksa disesuaikan, bahkan tidak sedikit proyek yang akhirnya tertunda.
Salah satu daerah yang diperkirakan terdampak cukup besar ialah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Ia menyebut struktur pendapatan daerah tersebut masih didominasi sektor sumber daya alam sehingga perlu upaya diversifikasi sumber penerimaan untuk menjaga stabilitas fiskal.
Di sisi lain, rencana APBD Kutim 2027 yang mencapai sekitar Rp6,1 triliun masih didominasi belanja operasional. Menurut Purwadi, besarnya alokasi tersebut harus dipastikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan rutin birokrasi.
“Belanja operasional harus kembali kepada kepentingan masyarakat. Pendidikan, kesehatan, air bersih, infrastruktur, hingga pengendalian inflasi harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah mulai memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif. Dengan begitu, pembangunan tetap dapat berjalan meski terjadi penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
