Pemkab PPU Hadapi Ketidakpastian Anggaran 2026
Editorialkaltim.com — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara masih menghadapi ketidakpastian realisasi anggaran 2026 akibat kebijakan fiskal pemerintah pusat yang dinilai belum memberikan kepastian terhadap transfer dana ke daerah.
Kondisi tersebut berdampak terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan fisik maupun nonfisik yang hingga triwulan kedua disebut belum dapat berjalan optimal.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengatakan saat ini pemerintah daerah masih fokus menyelesaikan utang pembayaran pekerjaan tahun sebelumnya yang nilainya mencapai sekitar Rp200 miliar.
“Semua tahapan berproses dalam tataran administrasi, namun belum ada yang diselesaikan,” kata Muhajir, Rabu (20/5/2026).
Terkait kemungkinan mengambil pinjaman ke Bank Kaltimtara, Muhajir menyebut hingga kini belum ada langkah ke arah tersebut. Menurutnya, Pemkab PPU masih berupaya berkomunikasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait dana transfer kurang bayar.
Muhajir mengatakan pemerintah daerah masih akan melihat langkah strategis yang dapat dilakukan apabila hingga semester pertama program-program belum juga terealisasi. Pembahasan lanjutan disebut akan dilakukan bersama pihak terkait.
Sementara itu, Sekretaris Daerah PPU, Tohar, mengaku hingga kini belum mengetahui kepastian realisasi fiskal daerah pada 2026. Namun, pemerintah daerah tetap mengupayakan agar anggaran yang bersumber dari earmark, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bantuan keuangan (Bankeu) dapat diprioritaskan untuk direalisasikan.
Ia menginginkan proyek fisik sudah mulai berjalan, sedangkan program diskresi pada 2026 disebut belum ada yang bergerak.
Menurut Tohar, pembahasan APBD Perubahan diperlukan untuk memastikan apakah program-program yang telah disusun masih memungkinkan dijalankan tanpa menambah beban utang daerah pada masa mendatang.
“Kami menunggu komitmen pusat. Jika pusat menjamin, kita jalankan program-program yang telah disusun,” katanya.
Ia menyebut kondisi tersebut tidak hanya terjadi di PPU, tetapi juga dialami hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Menurutnya, banyak daerah kini lebih berhati-hati mengelola APBD di tengah ketidakpastian kebijakan fiskal pemerintah pusat.
Tohar mengaku bersyukur kondisi ekonomi daerah masih relatif landai karena kebijakan bupati masih fokus terhadap belanja pegawai. Menurutnya, daya beli masyarakat masih tertolong melalui perputaran ekonomi dari ASN.
“Seluruh kebijakan daerah saat ini sangat bergantung pada keputusan pemerintah pusat, khususnya Purbaya Yudhi Sadewa dan Kementerian Keuangan, terkait arah kebijakan fiskal nasional,” ujar Tohar.
Pemerintah daerah kini berada dalam pilihan sulit, antara mengambil pinjaman yang berpotensi menjadi beban utang pada masa depan atau tetap menjalankan program dengan risiko penundaan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga.
“Ini pilihan sulit untuk kita, tapi harus dipilih. Maka kita lihat nanti, selama kita masih belum memiliki kepastian kebijakan fiskal maka masih belum tahu kapan akan dibayarkan hutang pihak ketiga tersebut. Kita masih menggantungkan harapan,” tutupnya. (tin/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
