KAMMI Soroti Carut-Marut Pendidikan Kaltim
Editorialkaltim.com – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menyoroti berbagai persoalan pendidikan di Kalimantan Timur yang dinilai masih jauh dari kata merata dan berkualitas. Sorotan itu disampaikan dalam audiensi bersama Komisi IV DPRD Kaltim di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kaltim, Senin (18/05/2025).
Audiensi tersebut diterima Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. Sementara rombongan KAMMI dipimpin Ketua PW KAMMI Kaltim-Kaltara, Dedi Nur, bersama jajaran pengurus dan kader.
Dalam kajian bertajuk Carut-Marut Marwah Pendidikan Kalimantan Timur, KAMMI membeberkan sejumlah persoalan yang masih membelit sektor pendidikan di daerah. Mulai dari kekurangan guru, ketidakjelasan status tenaga honorer, ketimpangan fasilitas sekolah, hingga akses pendidikan di wilayah pelosok dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain itu, pendidikan inklusif dinilai belum berjalan maksimal. KAMMI juga menilai tata kelola kebijakan pendidikan di Kaltim masih belum sepenuhnya transparan dan tepat sasaran.
Ketua PW KAMMI Kaltim-Kaltara Dedi Nur menilai pembangunan pendidikan saat ini lebih banyak menampilkan citra keberhasilan ketimbang menyelesaikan persoalan mendasar di lapangan.
“Pendidikan tidak cukup hanya dibuat terlihat gratis, tetapi harus dipastikan berkualitas, merata, inklusif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
KAMMI turut menyoroti implementasi sejumlah program pendidikan daerah seperti Gratispol dan Gratis Seragam Sekolah. Menurut mereka, program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak berhenti sebatas slogan populis.
Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMMI Daerah Samarinda, M. Rijal Ardiansyah, mengatakan persoalan tenaga pendidik hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Ia menyebut kekurangan guru, status honorer yang belum jelas, hingga kesejahteraan tenaga pendidik menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan.
“Pendidikan tidak akan berjalan maksimal jika pemerintah belum serius menyelesaikan persoalan mendasar para guru sebagai ujung tombak pendidikan,” katanya.
Dalam audiensi itu, Anggota KAMMI Komisariat Universitas Mulawarman, Muhammad Raffi, juga mempertanyakan kesiapan Pemerintah Provinsi Kaltim menghadapi proyeksi fiskal 2027 yang diperkirakan mengalami penurunan signifikan.
Menurut dia, pendapatan daerah Kaltim pada 2027 diproyeksikan hanya sekitar Rp12 triliun. Angka itu turun jauh dibanding APBD 2025 yang mencapai Rp21,74 triliun akibat menurunnya transfer ke daerah (TKD) dan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Kondisi tersebut harus dijawab pemerintah dengan langkah konkret meningkatkan PAD agar program pendidikan dan layanan publik tetap berjalan optimal dan tidak berdampak pada masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan menyatakan aspirasi KAMMI menjadi masukan penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pendidikan daerah.
Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat untuk mendorong pemerataan akses pendidikan serta peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Dalam audiensi tersebut, KAMMI juga menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya mendesak evaluasi menyeluruh terhadap program pendidikan daerah, memastikan anggaran pendidikan minimal 20 persen tepat sasaran, menolak komersialisasi pendidikan, hingga mendorong tata kelola pendidikan yang transparan dan profesional.(adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
