Editorialkaltim.com – DPRD Kota Samarinda menyoroti sistem penanganan banjir yang dinilai belum terintegrasi secara menyeluruh. Persoalan tersebut menjadi salah satu catatan penting Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Samarinda terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir oleh pemerintah daerah.
Anggota Komisi III sekaligus Anggota Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan permasalahan utama bukan terletak pada minimnya program pembangunan, melainkan belum tersambungnya seluruh sistem pengendalian banjir dari hulu hingga hilir.
Menurutnya, sejumlah infrastruktur yang sudah dibangun belum dapat berfungsi optimal karena komponen pendukung lainnya belum rampung. Akibatnya, manfaat proyek belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
“Masalahnya, sistem pengendalian banjir ini belum selesai. Kolam retensi, outlet, drainase hingga aliran menuju sungai belum terkoneksi,” ujar Rohim, Rabu (13/5/2026).
Ia mencontohkan kondisi di kawasan Sempaja. Di wilayah tersebut, kolam retensi telah selesai dibangun, tetapi belum mampu bekerja maksimal lantaran outlet dan jaringan drainasenya belum terselesaikan.
Kondisi itu dinilai membuat anggaran yang telah dikucurkan belum memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan genangan di kawasan rawan banjir.
“Kalau hanya kolam retensi yang selesai, sementara outlet dan drainasenya belum, tentu sistemnya tidak akan berfungsi maksimal,” katanya.
DPRD pun mendorong pemerintah kota mengubah pola perencanaan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Rohim menilai penyelesaian proyek seharusnya difokuskan pada satu sistem yang utuh dan saling terhubung, bukan tersebar di banyak titik tanpa penyelesaian menyeluruh.
Ia menegaskan pembangunan yang dilakukan secara parsial berpotensi membuat proyek tidak efektif meski menelan anggaran besar.
“Lebih baik selesaikan satu sistem secara terintegrasi daripada anggaran tersebar, tetapi hasilnya belum bisa dimanfaatkan maksimal,” tegasnya.
Selain itu, DPRD meminta pemerintah segera mengoperasikan proyek-proyek yang telah selesai agar manfaatnya bisa langsung dirasakan warga. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan juga akan diperketat untuk memastikan tidak ada lagi infrastruktur yang mangkrak maupun tidak berfungsi.
Melalui rekomendasi tersebut, DPRD berharap penanganan banjir di Samarinda dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan mampu mengurangi titik-titik genangan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.(sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
