Proyeksi Pendapatan PPU 2026 Rp1,9 Triliun, DPRD Soroti Efisiensi Anggaran
Editorialkaltim.com – Proyeksi pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada 2026 berada di kisaran Rp1,9 triliun. Menyusutnya kemampuan fiskal daerah membuat pemerintah kabupaten dituntut lebih selektif menentukan program dan belanja prioritas.
Ketua DPRD PPU Raup Muin menilai anggaran sekitar Rp1,9 triliun masih cukup untuk membiayai kebutuhan daerah. Namun, pemerintah perlu memastikan ketersediaan dana sekaligus melakukan efisiensi terhadap sejumlah pos anggaran.
“Rp1,9 triliun itu masih cukup untuk PPU. Tinggal persoalannya, uang dan dananya ada atau tidak. Pemerintah harus betul-betul mengefisiensikan anggaran,” ujar Raup saat diwawancarai, Jumat (25/9/2026).
Menurut Raup, efisiensi perlu dilakukan dengan meninjau kembali program yang telah direncanakan. Belanja yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan bersifat wajib harus mendapat prioritas.
Sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial menjadi sejumlah kebutuhan yang tidak bisa dikesampingkan meski kapasitas fiskal daerah mengalami penurunan.
“Mulai dari program mandatory seperti pendidikan, kesehatan, mungkin sosial, itu menjadi perhatian dan memang harus terpenuhi,” katanya.
Selain program prioritas, pemerintah daerah masih memiliki sejumlah kewajiban belanja yang harus diselesaikan. Raup menyebut kebutuhan tambahan penghasilan pegawai (TPP), gaji, hingga BPJS telah diperhitungkan dalam perubahan anggaran.
“Di perubahan ini yang Rp108 miliar peruntukannya sudah ada. TPP masih kurang, gaji juga kurang, termasuk BPJS,” imbuhnya.
Raup mengatakan kondisi keuangan PPU saat ini berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Anggaran daerah pada 2024 sempat menembus sekitar Rp3 triliun, kemudian turun menjadi kisaran Rp2 triliun lebih sebelum kembali menyusut pada 2026.
“Memang kondisi hari ini tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2024 bisa tembus Rp3 triliun, sekarang turun lagi, tidak sampai Rp2 triliun,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat efisiensi menjadi salah satu langkah penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah diharapkan memusatkan anggaran pada pelayanan dasar dan kewajiban utama, sementara program yang belum mendesak dapat dievaluasi kembali. (ta/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
