Samarinda

Sofyan: Konsep Kurikulum Merdeka Belajar Bagus tapi Tidak Membumi

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ahmad Sofyan. (qon/editorialkaltim.com).

Editorialkaltim.com – Kebijakan Merdeka Belajar yang berjilid disebut-sebut sebagai kebijakan paling menghebohkan dan menimbulkan pro kontra di lapangan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim. Sebab, kebijakan yang sejatinya bagus secara konsep, ternyata di lapangan tidak berhasil membumi.

Melihat kondisi tersebut Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ahmad Sofyan angkat suara. Dirinya menilai kebijakan ini dapat menimbulkan kebingungan karena otomatis harus membuat penyesuaian yang baru dan juga memerlukan rincian anggaran yang baru pula.

“Saya terus terang kurikulum merdeka belajar ini memberikan kebingungan masalahnya kenapa belum selesai satu kurikulum ganti lagi kurikulum sehingga perlu penyesuaian dan anggaran baru perlu segala yang baru,” ucapnya.

Baca  DPRD Samarinda Dorong Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Raperda Baru

Sopian mengatakan pihaknya telah menyuarakan hal tersebut langsung ke DPR-RI Komisi X pada saat agenda hearing, dengan harapan ketika merumuskan suatu kebijakan baru harus memperhatikan juga terkait faktor lingkungan dan kepentingan daerah yang akan menjadi pelaksananya.

Politisi Golkar ini meminta pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan sisi implementasi kebijakan pusat di daerah. Menurutnya keinginan bersama dalam memajukan dunia pendidikan harus di imbangi dengan mempertimbangkan dampak lain dan situasi kondisi pendidikan di daerah untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.

Baca  Pansus IV Fokus Pembentukan Raperda Satuan Pendidikan Aman Bencana 

“Kami sudah sampaikan dengan DPR-RI pada saat hearing terkait juga dengan gaji honorer, guru swasta termasuk masalah kurikulumnya mudah-mudahan dalam waktu dekat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan suatu undang-undang berkaitan dengan kepentingan daerah juga,” jelasnya.

“Harusnya kita pertimbangkan lagi pemerintah pusat ini menyampaikan produk hukum tidak berdampak negatif terhadap daerah itu, kedua juga harus diperhatikan guru yang turun jam 6 itu harus diperhatikan sehingga tidak menimbulkan dampak yang baru sehingga tidak terjadi pertengkaran rumah tangga,” tambahnya.

Melihat belum semua sekolah di Samarinda menerapkan kebijakan tersebut, Legislator Basuki rahmat itu meminta agar efektivitas dari kurikulum ini perlu diuji cobakan dan ditinjau kembali kebijakannya

Baca  Rencana Plaza 21 Dijadikan Lahan Parkir Citra Niaga Abdul Khairin Sebut Belum Saatnya Dibahas

“Memang ada dampak positifnya bangun cepat dan lain-lain, efektivitasnya perlu di uji coba bagaimana nanti karena belum semua sekolah menerapkan nya masih banyak yang ngak. Ada sebagian kelas yang menerapkan dan sebagian lagi kurikulum 2013,” tutupnya. 

[QON | NFA | ADV]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Mari bergabung di Grup Telegram “editorialkaltim”, caranya klik link, https://t.me/editorialkaltim kemudian join. Anda harus mengistal Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Related Articles

Back to top button