Presiden BEM KM Unmul Desak Hak Angket DPRD Kaltim Tetap Berjalan
Editorialkaltim.com – Presiden BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra, mendorong proses hak angket di DPRD Kalimantan Timur tetap bergulir. Ia menilai langkah tersebut penting untuk membuka berbagai persoalan yang kini menjadi perhatian publik.
Hiththan mengatakan, proses pemeriksaan melalui hak angket perlu dijalankan terlebih dahulu agar masyarakat dapat mengetahui secara transparan persoalan yang tengah diperdebatkan.
“Harapan besar kami setidak-tidaknya angket harus tetap berjalan,” ujar Hiththan, Rabu (6/5/2026).
Ia menyebut usulan hak angket sebelumnya telah mendapat dukungan enam dari tujuh fraksi di DPRD Kaltim. Namun, menurutnya, terdapat dinamika politik yang mulai terlihat menjelang rencana pembahasan di rapat paripurna.
“Enam dari tujuh fraksi sebelumnya mendukung untuk diparipurnakan. Cuma, angin-anginnya sepertinya PAN agak goyah dan mencoba memikirkan kembali keputusannya terkait angket untuk diparipurnakan,” katanya.
Meski begitu, Hiththan menegaskan pihaknya tidak terlalu mempersoalkan hasil akhir dari hak angket tersebut. Baginya, yang lebih penting ialah proses pemeriksaan tetap dilakukan sehingga berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat dapat dibuka secara terang-benderang.
“Terlepas hasil akhirnya seperti apa, harapan kami proses pemeriksaannya dulu harus berjalan. Kalau memang ada persoalan, semua harus terbuka di angket ini,” tegasnya.
Ia juga menyinggung jalannya rapat pimpinan DPRD Kaltim saat aksi demonstrasi berlangsung beberapa waktu lalu. Menurutnya, terdapat sikap fraksi tertentu yang dinilai terlalu defensif terhadap kader partainya sendiri.
“Kita bisa sama-sama lihat pada tanggal 4 itu Fraksi Golkar terlihat sangat melindungi kader partainya,” ujarnya.
Selain itu, Hiththan turut mempertanyakan pernyataan salah satu fraksi dalam rapat yang mengaku belum pernah membuka rekomendasi maupun laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Salah satu fraksi menyampaikan sampai hari ini mereka belum pernah membuka rekomendasi atau laporan dari BPK. Kalau begitu, kerja DPRD selama ini apa?” katanya.
Menurut Hiththan, berbagai persoalan yang berkembang saat ini tidak seharusnya dianggap sepele. Ia menilai DPRD Kaltim seharusnya lebih serius mencari data dan fakta atas berbagai kritik yang disampaikan masyarakat.
“Kalau sampai hari ini mereka belum mencari data dan fakta, terus selama ini ngapain saja? Itu yang sama-sama bisa kita lihat,” pungkasnya.(adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
