BGN Tegaskan Program MBG Bukan Ladang Bisnis
Editorialkaltim.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak pernah dirancang sebagai kegiatan bisnis. Program tersebut disebut sebagai bentuk investasi sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan gagasan program tersebut berangkat dari kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi masyarakat miskin yang masih kesulitan memperoleh makanan layak.
Ia menuturkan, pengalaman Prabowo saat mengunjungi kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada 2012 menjadi salah satu momen yang menguatkan gagasan tersebut. Saat itu, Prabowo melihat warga memungut sisa makanan dari buruh pabrik untuk dibawa pulang dan dikonsumsi kembali bersama keluarga.
“Pak Prabowo waktu itu sangat marah melihat kondisi tersebut. Dari situlah muncul tekad beliau, jika suatu saat mendapat amanah menjadi presiden, ingin memastikan masyarakat terutama anak-anak mendapatkan makanan yang layak. Jadi Pak Prabowo itu menganggap Program MBG itu bukan orientasi bisnis,” ujar Nanik dalam keterangannya, dikutip Minggu (8/3/2026).
Dalam pelaksanaannya, pemerintah membuka peluang kemitraan bagi berbagai lembaga untuk mengelola dapur MBG. Namun sejak awal, prioritas diberikan kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, maupun keagamaan.
Kebijakan tersebut, menurut Nanik, bertujuan membantu lembaga-lembaga sosial yang selama ini telah berperan dalam pelayanan masyarakat, sekaligus memberi dukungan agar mereka dapat memperbaiki sarana seperti sekolah, pondok pesantren, atau fasilitas sosial lainnya.
“Di awal, mau tidak mau, mitra itu dalam bentuk CV atau PT. Tetapi, harus dalam bentuk yayasan. Yayasan pun itu ada syaratnya; harus yayasan pendidikan, sosial, keagamaan. Mengapa? Karena waktu itu Pak Prabowo berpikir bahwa yayasan-yayasan ini sudah kerja membantu negara, tapi enggak punya uang sehingga diharapkan kalau ada insentif itu bisa digunakan untuk membenahi pondoknya, membenahi sekolahnya, karena makannya kan sudah dapat dari negara,” kata dia.
Namun, BGN menemukan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan program tersebut dengan membentuk yayasan baru semata-mata untuk mengelola dapur MBG. Bahkan dalam beberapa kasus, satu pihak mengoperasikan lebih dari satu dapur.
“Tetapi, hal di luar dugaan terjadi. Sampai bulan Juni, Juli, itu masih on track lah. Kebanyakan adalah yayasan-yayasan yang benar-benar pure yayasan. Tapi begitu Pak Presiden juga karena nggak enak selalu di jalan, ‘Pak, kapan MBG? Kapan MBG?’ Akhirnya target sangat tinggi sekali, muncullah ternak-ternak yayasan. Banyak orang memiliki lebih dari satu dapur,” ungkapnya.
Nanik menilai praktik tersebut berpotensi menggeser semangat awal program. Menurutnya, sebagian pengelola lebih berorientasi pada keuntungan sehingga kualitas fasilitas dan standar operasional dapur kurang diperhatikan.
“Secara kepemilikan, dapur ini membuat orang iri karena munculnya bukan oleh yayasan sosial, pendidikan, atau keagamaan. Yang muncul adalah pengusaha-pengusaha berkedok Yayasan karena orientasinya bisnis tadi. Makanya, kamar pun enggak dipikirin, diminta AC susah, kalau peralatan rusak enggak mau ganti karena hitung-hitungannya bisnis,” lanjut Nanik.
BGN pun memastikan akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh mitra program MBG. Ia mengingatkan bahwa kerja sama dengan mitra hanya berlaku selama satu tahun dan dapat dihentikan jika tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
“Mereka lupa, mereka hanya kontrak satu tahun yang bisa diperpanjang. Artinya, sewaktu-waktu kita bisa sudahi kerja sama dengan mereka. Kita akan luruskan lagi ke khitahnya bahwa MBG bukan bisnis, tapi MBG adalah program kemanusiaan, investasi sosial. Kalau ada yang otaknya cuma mikir duit, nanti kita hapus. Ada saatnya pasti mereka akan habis karena akan kita evaluasi, evaluasi, evaluasi terus,” tegasnya.
Di sisi lain, Nanik juga mengingatkan para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan program sesuai dengan pedoman teknis dan standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah.
“Tapi kalian sebagai kepala SPPG berjalanlah di koridor yang benar. Jalankan juknis, jalankan SOP,” pungkasnya.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
