Nasional

BGN Temukan Fenomena ‘Ternak Yayasan’ di Program Makan Bergizi Gratis

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang (Foto: Dok BGN)

Editorialkaltim.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui adanya sejumlah pihak yang memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan bisnis. Bahkan, ditemukan oknum yang mengelola banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus dengan orientasi keuntungan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan pihaknya menemukan fenomena yang disebut sebagai “ternak yayasan”. Dalam praktiknya, sejumlah pengusaha sengaja mendirikan banyak yayasan untuk mengelola lebih dari satu dapur MBG.

Pada tahap awal pelaksanaan program, pemerintah memang membuka peluang kemitraan bagi berbagai lembaga yang ingin terlibat dalam penyediaan layanan dapur MBG. Prioritas diberikan kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan.

Menurut Nanik, kebijakan tersebut dimaksudkan agar lembaga-lembaga sosial yang selama ini membantu masyarakat juga memperoleh dukungan untuk meningkatkan fasilitas mereka.

Baca  Bappenas Sebut Gaji PNS Naik di 2025 Secara Bertahap, Prioritaskan Guru dan Nakes

“Di awal, mau tidak mau, mitra itu dalam bentuk CV atau PT. Tetapi, harus dalam bentuk yayasan. Yayasan pun itu ada syaratnya; harus yayasan pendidikan, sosial, keagamaan,” kata Nanik dalam keterangannya, dikutip Minggu (8/3/2026).

Namun dalam perkembangannya, BGN menemukan sejumlah pihak yang memanfaatkan peluang tersebut dengan mendirikan yayasan semata-mata untuk mengelola dapur MBG. Bahkan, ada pihak yang mengelola banyak dapur sekaligus dengan orientasi bisnis.

“Tapi begitu Pak Presiden juga karena enggak enak selalu di jalan, ‘Pak, kapan MBG? Kapan MBG?’ Akhirnya target sangat tinggi sekali, muncullah ternak-ternak yayasan. Banyak orang memiliki lebih dari satu dapur,” imbuhnya.

Nanik menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sekaligus menyimpang dari semangat awal program. Dalam beberapa kasus, pengelolaan dapur disebut lebih berorientasi pada keuntungan sehingga aspek fasilitas dan standar operasional kurang diperhatikan.

Baca  Habib Rizieq Sebut Materi ‘Mens Rea’ Pandji Menista Agama

“Secara kepemilikan, dapur ini membuat orang iri karena munculnya bukan oleh yayasan sosial, pendidikan, atau keagamaan. Yang muncul adalah pengusaha-pengusaha berkedok Yayasan karena orientasinya bisnis tadi. Makanya, kamar pun enggak dipikirin, diminta AC susah, kalau peralatan rusak enggak mau ganti karena hitung-hitungannya bisnis,” lanjut Nanik.

Karena itu, BGN menegaskan akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh mitra penyelenggara program MBG. Kontrak kerja sama dengan mitra, kata Nanik, pada dasarnya hanya berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

“Mereka lupa, mereka hanya kontrak satu tahun yang bisa diperpanjang. Artinya, sewaktu-waktu kita bisa sudahi kerja sama dengan mereka. Kita akan luruskan lagi ke khitahnya bahwa MBG bukan bisnis, tapi MBG adalah program kemanusiaan, investasi sosial. Kalau ada yang otaknya cuma mikir duit, nanti kita hapus. Ada saatnya pasti mereka akan habis karena akan kita evaluasi, evaluasi, evaluasi terus,” tegasnya.

Baca  Profil Zulkifli Hasan Resmi Ditunjuk Prabowo Jadi Menko Pangan

Ia juga mengingatkan para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan program sesuai pedoman teknis dan standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah.

“Tapi kalian sebagai kepala SPPG berjalanlah di koridor yang benar. Jalankan juknis, jalankan SOP,” ujarnya.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button