Pilkada Lewat DPRD Dinilai Matikan Pilihan Rakyat, Perludem Sebut Demokrasi Tak Bisa Ditawar
Editorialkaltim.com – Wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali menuai kritik keras. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Iqbal Kholidin, menilai skema tersebut berpotensi menggerus demokrasi sekaligus menutup ruang pilihan rakyat dalam menentukan pemimpinnya.
Iqbal mengungkapkan, berdasarkan kajian Perludem, peta politik pasca Pemilu 2024 menunjukkan dominasi kuat partai-partai koalisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di daerah. Dari total wilayah di Indonesia, sebanyak 508 daerah telah dikuasai koalisi tersebut, sehingga arah kemenangan Pilkada dinilai sudah bisa diprediksi bahkan sebelum kontestasi berlangsung.
“Kita melihat secara prinsip konstitusional dan mandat Reformasi, Pilkada langsung adalah jantung demokrasi pascareformasi dan mandat konstitusi yang tidak boleh dinegosiasikan. Ini yang perlu kita pahami bersama,” katanya dalam Diskusi Media Peta Kekuasaan Pilkada Melalui DPRD dan Usulan Perbaikan Pilkada Langsung, di Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026), yang disiarkan melalui YouTube Perludem.
Menurut Iqbal, Pilkada melalui DPRD bukan sekadar perubahan teknis, melainkan kemunduran substantif dalam praktik demokrasi. Mekanisme tersebut dinilai memangkas partisipasi publik dan melemahkan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan daerah.
“Kemudian menjauhkan kekuasaan daerah dari mandat rakyat. Sebab, pada akhirnya, pemilihan ini tidak lebih dari lobi-lobi elite di antara partai dan media-media eksponen saja, di meja-meja parlemen mereka, bukan pada hakikat rakyat itu sendiri,” katanya.
Ia menegaskan, pemilihan langsung merupakan syarat minimal demokrasi di negara modern. Karena itu, pengalihan Pilkada ke DPRD dianggap tidak lagi selaras dengan semangat reformasi yang selama ini menjadi fondasi sistem politik Indonesia.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Netgrit, Hadar Nafis Gumay. Ia menilai wacana Pilkada lewat DPRD lebih menguntungkan elite politik dan partai-partai penguasa karena prosesnya jauh lebih mudah dikendalikan.
“Lebih mudah, lebih cepat, dan yang mendapat itu adalah ‘orang-orang kita’. Jadi, yang menang dari kepala daerah itu adalah dari grup kami, kalau tidak dari partai politik kami sendiri,” jelasnya.
Hadar menyebut motif tersebut tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada publik. Menurutnya, jika alasan sebenarnya diungkapkan secara jujur, publik akan dengan cepat melihat persoalan serius dalam praktik politik yang tengah berlangsung.
“Karena kalau disampaikan secara jujur, semakin kelihatan betapa bermasalahnya musibah dari kita, dari politik,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan, kajian Perludem menunjukkan perubahan mekanisme Pilkada berpotensi memperbesar konsentrasi kekuasaan di tangan kelompok yang menguasai struktur partai, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Itu menunjukkan betul, dan saya sangat setuju, jadi ini akan dikuasai lebih mudah oleh siapa yang mendominasi di kursi-kursi, di DPP, di penduduk-penduduk,” terangnya.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
