Editorialkaltim.com – Penambahan anggaran Rp11 miliar pada proyek Teras Samarinda tahap 2 segmen 1 kembali mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Samarinda. Proyek yang semestinya berjalan sesuai rencana awal itu justru mengalami perubahan desain dan metode pengerjaan, sehingga memicu kebutuhan biaya tambahan.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai persoalan ini muncul akibat lemahnya kajian perencanaan. Ia menyebut konsultan perencana seharusnya mampu mengantisipasi seluruh kebutuhan teknis sejak awal.
“Ini menunjukkan ada kebutuhan yang sebenarnya bisa terdeteksi, tetapi oleh konsultan perencana tidak terlihat. Ini harus menjadi catatan serius,” ujar Rohim, Selasa (9/12/2025).
Rohim menegaskan masalah serupa bukan pertama kali terjadi. Ia mencontohkan proyek terowongan dan Pasar Pagi yang juga mengalami penambahan anggaran karena temuan teknis baru di lapangan.
“Kejadian seperti ini berulang di banyak proyek strategis. Kami ingin tahu mengapa bisa terulang dan apa yang sebenarnya terjadi dalam proses perencanaannya,” ujarnya.
Menurut dia, kelemahan perencanaan membuat pengerjaan proyek mundur dari target karena menunggu tambahan alokasi anggaran. Ia meminta Dinas PUPR lebih ketat mengevaluasi konsultan perencana agar kualitas kajian tidak kembali bermasalah.
“Kalau terus begini, pekerjaan yang seharusnya selesai tepat waktu malah tertunda. PUPR harus benar-benar selektif memilih konsultan agar kejadian seperti ini tidak terulang,” tegasnya.
Komisi III dijadwalkan memanggil PUPR untuk membahas penyebab perubahan desain, kebutuhan anggaran tambahan, serta evaluasi menyeluruh terhadap kualitas perencanaan proyek. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
