Editorialkaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menegaskan tidak ada lagi biaya asrama yang dibebankan kepada orang tua atau wali murid SMA Negeri 10 Samarinda.
Keputusan ini disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kaltim, pihak sekolah, dan perwakilan orang tua siswa di Kantor DPRD Kaltim, Senin (11/11/2025).
Masalah ini mencuat setelah beredarnya surat edaran dari pengelola asrama yang meminta setiap siswa berasrama membayar biaya sebesar Rp2,6 juta. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyebut kebijakan itu memberatkan dan mengejutkan para orang tua. Menurutnya, sejak awal pihak sekolah tidak pernah menyampaikan adanya biaya tambahan bagi siswa yang tinggal di asrama.
“Bagi orang tua yang tidak mampu, kalau dari awal dikomunikasikan ada beban anggaran seperti itu, pasti anaknya memilih tidak berasrama. Jadi ini sesuatu yang baru muncul dan menimbulkan keresahan,” ujar Darlis kepada Editorialkaltim.com.
Dalam hasil RDP tersebut, DPRD dan pihak sekolah sepakat bahwa biaya asrama sebesar Rp2,6 juta tidak akan dibebankan kepada orang tua siswa. Kebutuhan operasional seperti makan, minum, listrik, dan laundry akan ditanggung melalui optimalisasi subsidi dari Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp1,56 juta. Sementara kekurangannya akan ditutupi dengan alokasi dari dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
“Anggaran asrama tetap aman dan tidak berkurang. Untuk kekurangan sekitar Rp1,46 juta, akan dicarikan solusi agar tidak membebani siswa maupun orang tua,” tegas Darlis.
Kesepakatan ini diharapkan dapat meredakan keresahan para wali murid sekaligus memastikan kegiatan asrama SMA Negeri 10 Samarinda berjalan tanpa pungutan tambahan apa pun. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
