Editorialkaltim.com – Program alokasi dana Rp150 juta per RT yang menjadi janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) ditetapkan masuk dalam prioritas anggaran 2026. Total anggaran yang disiapkan mencapai hampir Rp500 miliar atau setengah triliun rupiah.
Namun, besarnya dana ini dinilai berpotensi membebani APBD dan bisa menghambat pembangunan lain. Karena itu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kukar mengajak masyarakat ikut mengawasi penggunaannya.
“Kami dari Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara melalui sekretarisnya mengajak dan menghimbau masyarakat Kukar agar berani menanyakan dan melaporkan jika terjadi kejanggalan dalam proses berjalannya penggunaan anggaran 150 juta tersebut,” ujar Sekretaris DPC LAKI Kukar, Apriadi, Jumat (19/9/2025).
Ia menegaskan, dana tersebut bukan uang hibah, melainkan berasal dari pajak masyarakat.
“Sebab itu bukan uang gratisan tapi uang kita, bapak ibu masyarakat Kutai Kartanegara yang menyisihkan penghasilannya untuk membayar pajak kepada negara sehingga menjadi uang APBD Kukar,” jelasnya.
Apri juga mengingatkan agar warga tidak takut menyuarakan keberatan jika ada indikasi penyalahgunaan dana, termasuk oleh pengurus RT.
“Jangan takut untuk berbicara, memprotes, dan bahkan melaporkan jika ada oknum RT maupun pihak lain mencoba memanipulasi atau mengkorupsi uang itu. Sebab itu uang kita, dari hasil kita beli ini, beli itu, semua kena pajak. Jadi sangat penting kita awasi bersama agar uang yang jumlahnya sangat besar itu tidak jadi angin percuma,” pungkasnya. (ftr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
