Komisi IV DPRD Kaltim Gelar RDP Bersama Disdikbud

Editorialkaltim.com – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan program pendidikan GratisPol. Dalam rapat maraton bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, sejumlah isu strategis menjadi sorotan, mulai dari sinkronisasi anggaran 2025-2026, polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB), hingga wacana pembangunan sekolah baru.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menyampaikan dukungan penuh terhadap program unggulan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Namun demikian, ia menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal antar tahun agar pelaksanaan program berjalan tanpa hambatan. “GratisPol tentu kita dukung. Tapi perlu ada sinkronisasi anggaran, baik untuk 2025 maupun 2026,” ujar Baba.

Sorotan utama juga tertuju pada pelaksanaan PPDB yang setiap tahun memicu polemik, terutama di dua kota besar, yakni Balikpapan dan Samarinda. Data menunjukkan bahwa hanya 51 persen siswa di Balikpapan yang dapat tertampung di sekolah negeri.

“Kami akan komunikasikan langsung dengan Kadisdik dan Pak Gubernur, agar sekolah swasta juga bisa menjadi solusi pemerataan daya tampung,” katanya.

Sementara itu, Samarinda memiliki daya tampung yang lebih baik, namun masih menghadapi tantangan ketimpangan pilihan sekolah. “Distribusi siswa tidak merata karena banyak yang memburu sekolah unggulan. Ini menjadi pekerjaan rumah dalam pemerataan kualitas pendidikan,” tambah Baba.

Komisi IV juga menyoroti usulan pembangunan dua SMA dan dua SMK baru di Balikpapan yang diajukan oleh pemerintah kota setempat. Salah satu prioritas adalah membangun sekolah di Balikpapan Tengah, yang hingga kini belum memiliki unit sekolah negeri.

Tak hanya sekolah formal, pondok pesantren pun turut menjadi perhatian. Meskipun secara struktural berada di bawah Kementerian Agama, pondok pesantren tetap masuk dalam cakupan program GratisPol selama santrinya adalah warga Kaltim.

Untuk tahun ajaran 2025, bantuan GratisPol akan mulai digulirkan dalam bentuk seragam, sepatu, dan tas bagi siswa baru SMA dan SMK. Program ini akan dimulai dari kelas 10 pada tahun ini dan diperluas ke kelas 11 tahun depan. “Dana sudah disiapkan. Rp750 miliar untuk sektor pendidikan, termasuk bantuan seragam dan BOSDA. Untuk pendidikan tinggi, Rp300 miliar lebih dialokasikan lewat Biro Kesra,” ungkap Baba.

Komisi IV berkomitmen untuk terus mengawal implementasi GratisPol agar program ini berjalan optimal dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi dunia pendidikan di Kalimantan Timur. (Roro/Adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow Instagram “editorialkaltim”, klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.