Kadis PUPR Kaltim Sebut Biaya Notaris hingga Provisi Rumah MBR Ditanggung Pemprov

Editorialkaltim.com – Kepala Dinas PUPR Kalimantan Timur (Kaltim) Aji Muhammad Fitra Firnanda mengungkapkan rencana Pemprov Kaltim untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki rumah. Salah satu upayanya adalah dengan menghapus biaya administrasi pembelian rumah.

“Pemprov akan menanggung seluruh biaya administrasi seperti notaris, provisi, dan biaya lainnya,” kata Aji Firnanda usai kegiatan FGD di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (10/4/2025).

Langkah tersebut merupakan bagian dari penyusunan rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Bantuan Biaya Administrasi Pembiayaan Pemilikan Rumah bagi MBR di Kalimantan Timur.

Aji menjelaskan, aturan ini sedang dimatangkan bersama pihak perbankan, asosiasi pengembang, kementerian teknis, dan OPD terkait.

Menurutnya, beban biaya tambahan di luar cicilan rumah sering kali menjadi hambatan utama bagi masyarakat kecil untuk bisa memiliki hunian layak.

Karena itu, kehadiran pemerintah sangat penting dalam mempermudah akses mereka.

“Banyak warga yang mampu mencicil rumah, tapi terhambat biaya awal seperti notaris dan administrasi. Ini yang kita bantu,” jelasnya.

Program ini juga menjadi bagian dari dukungan daerah terhadap target nasional pembangunan 3 juta rumah bagi MBR yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Di Kaltim, Aji memastikan kualitas rumah tetap menjadi perhatian utama.

“Kami akan pastikan pembangunan tetap mengedepankan standar mutu agar warga mendapatkan rumah yang aman dan nyaman,” tutupnya.(ndi/adv diskominfokaltim)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.