Daftar Kontroversi Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Dari Larang Cadar hingga Lepas Hijab Paskibraka

Editorialkaltim.com – Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi kembali menjadi pusat perhatian publik setelah insiden pelepasan jilbab oleh anggota Paskibraka Nasional 2024 yang beragama Islam. Kejadian ini terjadi pada saat prosesi pengukuhan yang dilaksanakan pada Selasa, 13 Agustus 2024, yang menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan.

Sebagai penanggung jawab Paskibraka Nasional, BPIP mendapat banyak kritikan dari organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Islam dan juga warganet. Mereka menilai tindakan ini sebagai langkah yang tidak sensitif dan mengabaikan kebebasan beragama.

Berikut deretan kontroversi Kepala BPIP Yudian Wahyudi:

1. Larangan Penggunaan Cadar di Kampus

Selama menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta, Yudian Wahyudi mengimplementasikan kebijakan yang menghentikan penggunaan cadar oleh mahasiswi di kampus pada pertengahan tahun 2018.

Kebijakan ini diresmikan melalui surat keputusan B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 tentang pembinaan mahasiswi yang menggunakan cadar, yang dikeluarkan pada Februari 2018.

2. Pernyataan “Agama Musuh Besar Pancasila”

Pada Februari 2020 lalu, Yudian Wahyudi pernah menyampaikan pernyataan yang membenturkan agama dengan Pancasila tak lama setelah dilantik sebagai Kepala BPIP. Ia mengatakan ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

“Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya Agama,” katanya pada Selasa (12/2/2020).

Yudian kemudian memberikan penjelasan agar tidak menghadapkan Pancasila dengan agama.

“Maksudnya Pancasila itu agamis, karena kelima sila itu mudah ditemukan di kitab suci keenam agama yang diakui secara konstitusional oleh NKRI,” ucap Yudian, Selasa (12/2/2020).

“Jadi, kita ini jangan menghadap-hadapkan Pancasila dengan agama, karena agama dengan Pancasila itu saling mendukung. Jadi kalau bahasa gampangnya dari segi sumber dan tujuannya Pancasila ini agamis, karena kelima sila itu mudah ditemukan di kitab suci keenam agama yang diakui secara konstitusional oleh NKRI,” imbuh dia.

3. Sukarno Umat Islam Paling Berhasil Teladani Politik Nabi Muhammad

Yudian mengungkapkan Sukarno sebagai sosok umat Islam yang berhasil meneladani politik lapangan, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW.

“Bung Karno itu adalah umat Islam yang paling berhasil meneladani politik lapangan Rasulullah, Nabi Muhammad pada waktu Makkah revolusi pertama tidak berdarah dalam sejarah. Bung karno memimpin bangsa Indonesia ini proklamasi tidak berdarah,” ungkap Yudian dalam diskusi ‘Peringatan 61 Tahun Pidato Bung Karno di Sidang PBB’, dilihat dari YouTube Bamusi TV.

Selain itu, Yudian menyebut Bung Karno juga berhasil mewujudkan teori politik majemuk seperti dalam piagam Madinah. Prestasi Sukarno lainnya adalah berhasil mempersatukan seluruh kerajaan di Indonesia menjadi satu negara yakni NKRI.

4. Lomba dengan Tema Hormat Bendera Menurut Islam

Pada Agustus 2021, Yudian Wahyudi mengadakan lomba penulisan artikel dengan dua tema utama, yaitu ‘Hormat Bendera Menurut Hukum Islam’ dan ‘Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam’ dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2021.

Lomba ini menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Kritik keras datang dari berbagai pihak, termasuk ulama Sumatera Barat, Anwar Abbas, yang bahkan menyarankan agar BPIP dibubarkan.

5. Lepas Jilbab Anggota Paskibraka

BPIP menetapkan kebijakan untuk menyeragamkan pakaian dan tampilan anggota Paskibraka pada 2024, sesuai dengan Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut, tidak ada opsi bagi anggota Paskibraka yang mengenakan hijab untuk tetap memakainya.

Yudian menjelaskan bahwa penyeragaman pakaian ini didasari oleh semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dirintis oleh Presiden Sukarno.

“Sejak awal Paskibraka memang uniform, yang berarti seragam. Ini merupakan inisiatif Presiden Sukarno untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks kemerdekaan Indonesia dengan keberagaman yang sangat besar,” jelasnya.

Yudian juga menyatakan bahwa anggota Paskibraka secara sukarela mengikuti aturan, termasuk terkait pakaian seragam. Mereka juga menandatangani pernyataan di atas meterai Rp 10 ribu, yang menandakan kesepakatan itu sah secara hukum.

“(Pelepasan hijab) hanya dilakukan saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan,” kata Yudian. (ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.