Muhammadiyah Kritik Dugaan Larangan Jilbab Paskibraka, Sebut Bertentangan dengan Pancasila

Editorialkaltim.com – Kontroversi mewarnai pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2024. Tersebar kabar di media sosial tentang dugaan larangan berjilbab bagi anggota putri Paskibraka. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyatakan keberatannya terhadap dugaan larangan tersebut.

“Kalau memang benar adanya larangan berjilbab bagi anggota Paskibraka, ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan kebebasan beragama yang kita junjung tinggi,” tutur Abdul Mu’ti, Rabu (14/8/2024).

Abdul Mu’ti menilai, apabila dugaan larangan tersebut benar adanya, ini merupakan bentuk pemaksaan yang tidak bisa diterima.

“Ini adalah tindakan diskriminatif yang sangat jelas. Kami mendesak panitia untuk segera mencabut larangan ini dan menghormati hak asasi setiap individu,” lanjutnya.

Kabar mengenai larangan ini menjadi viral setelah pelantikan anggota Paskibraka 2024, di mana tidak terlihat satupun anggota putri yang mengenakan jilbab.

Hal ini menjadi bahan spekulasi dan perbincangan di media sosial, terutama terkait anggota dari Aceh yang diharapkan masyarakat dapat tampil dengan jilbab. (ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.