Abdul Mu’ti: Muhammadiyah Tidak Tergesa-gesa Soal Konsesi Tambang, Masih Mengukur Diri

Editorialkaltim.com – Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan organisasinya tidak akan terburu-buru dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang mengizinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang. Mu’ti menekankan pentingnya kajian mendalam sebelum mengambil sikap terhadap keputusan tersebut.

Komentar ini muncul menyusul pemberian izin oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, yang memungkinkan ormas keagamaan memiliki hak kelola atas tambang mineral dan batu bara.

“Tidak akan tergesa-gesa dan mengukur diri agar tidak menimbulkan maslahah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Mu’ti dalam keterangan tertulisnya pada hari Minggu (9/6/2024).

Menurut Mu’ti, keputusan final mengenai penerimaan atau penolakan izin ini akan ditentukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah setelah dilakukan evaluasi menyeluruh.

“Ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis, tetapi melalui badan usaha disertai persyaratan yang harus dipenuhi,” tambahnya.

Perubahan kebijakan ini tertuang dalam PP yang baru yang merupakan amandemen dari Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. PP baru ini telah disetujui pada 30 Mei 2024 dan mulai berlaku efektif sejak diundangkan.

Pasal 83A ayat I dari PP tersebut menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dapat ditawarkan secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. (ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltim