Heboh Kasus Korupsi PT Timah, Menko Luhut Akui Terlambat Dorong Digitalisasi
Editorialkaltim.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menanggapi hangat perbincangan masyarakat mengenai kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022. Menurut Luhut, pemerintah berencana untuk memperluas penggunaan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) ke berbagai sektor, tak terkecuali timah, sebagai upaya meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batu bara.
“Kami akan masukkan timah ke sistem ini agar kami bisa melacak asal timah, apakah tempat tersebut benar? Apakah sudah membayar pajak dan royalti,” ungkap Luhut melalui akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Kamis (4/4/2024).
Dalam mengomentari kasus korupsi yang terjadi di sektor timah, Luhut menyayangkan praktik korupsi tersebut dan mengakui perlunya percepatan digitalisasi dalam pengelolaan komoditas melalui Simbara.
“Ya, kasus timah ini memang pembelajaran buat kita semua. Jujur kami mungkin agak terlambat mendigitalisasi hampir semua dengan Simbara. Semua Kementerian kami dorong untuk digitalisasi dan itu kita link-in pada Simbara ini,” terang Luhut.
Lebih lanjut, Luhut menyatakan bahwa dengan integrasi data terkait timah dan barang tambang lainnya ke dalam ekosistem Simbara, seluruh proses tata kelola dapat diawasi secara real-time oleh lintas Kementerian dan Lembaga.
Hal ini diharapkan dapat mencegah tindak korupsi serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor ini.
“Batu bara kami tahu persis asalnya dari mana, jumlahnya berapa, grade-nya dan seterusnya kami tahu. Dengan begitu kami bisa menarik pajaknya dan menarik royaltinya dengan benar,” kata Luhut.
Kesuksesan implementasi Simbara pada komoditas batu bara, yang menghasilkan peningkatan penerimaan negara hingga hampir 40 persen, menjadi dasar optimisme Luhut terhadap ekspansi penggunaan sistem ini.
Menurutnya, integrasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik akan menghindarkan Indonesia dari kasus korupsi yang merugikan negara.
“Kami harap dalam dua bulan ke depan ini harus selesai. ESDM kalau sudah selesai ya kami mulai sambungkan, seperti timah, nikel, kelapa sawit, hampir semualah,” pungkas Luhut. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
