137 Kepala Dapur MBG Dicopot
Editorialkaltim.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mencopot 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di sejumlah daerah. Langkah tegas itu diambil menyusul temuan berbagai pelanggaran, mulai dari kasus keracunan hingga dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan.
Pencopotan dilakukan terhadap kepala SPPG di Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatra Utara, Banten, dan Jawa Tengah, termasuk dapur MBG di Semarang yang sempat menjadi sorotan setelah memicu kasus keracunan di SMK Negeri 6 Semarang.
Sudaryono mengatakan keputusan tersebut merupakan bentuk penegakan disiplin organisasi terhadap kepala SPPG yang terbukti melanggar standar operasional maupun tidak menjaga integritas dalam menjalankan program MBG.
“Per hari ini, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 Kepala Dapur di seluruh Indonesia yaitu di Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatra Utara, Banten dan Jawa Tengah termasuk yang kemarin dapurnya yang di Semarang yang menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang,” ujar Sudaryono dalam keterangan resmi usai Rapat Pimpinan di Kantor BGN, Senin (3/8/2026).
Ia menegaskan BGN tidak akan memberikan toleransi terhadap berbagai pelanggaran yang berpotensi merugikan masyarakat maupun mencederai kepercayaan publik terhadap program MBG.
“Yang jelas kami zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindakan korupsi, hengki pengki, ngentik uang, dan lain-lain itu kita zero tolerance, dan kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana trust is good, but control is better,” tegasnya.
Selain menjatuhkan sanksi, BGN juga memperkuat sistem pengawasan agar pelaksanaan program MBG lebih akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan ialah mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital sehingga seluruh proses operasional di setiap dapur dapat dipantau secara menyeluruh.
Sudaryono menyebut digitalisasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen BGN meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Nantinya, orang tua, sekolah, hingga pemerintah daerah dapat mengakses informasi mengenai menu makanan, kandungan gizi, serta dapur yang menyiapkan makanan bagi para siswa.
“Sebagaimana janji saya setelah saya dilantik adalah bagaimana menyediakan informasi yang terbuka kepada pihak-pihak terkait khususnya orang tua, kemudian dinas kesehatan, dinas pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah itu mendapatkan informasi bahwa anaknya diberi menu makan apa oleh negara di hari ini, hari kemarin, hari esok, dan rencananya apa, kandungan gisinya apa, kemudian menu tadi itu dimasak di SPPG mana, kepala SPPG-nya siapa, dan ada keluhan apa, sehingga kita bisa lihat,” ujar Sudaryono.
BGN berharap penguatan pengawasan dan keterbukaan informasi tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus mencegah terulangnya kasus keracunan maupun penyimpangan dalam pengelolaan program di berbagai daerah.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
