BontangKaltim

Tekan Beban APBD, DPRD Bontang Dorong Keterlibatan Perusahaan di Sektor Kesehatan

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Bengawan (Foto: Editorialkaltim/Lia)

Editorialkaltim.com – DPRD Kota Bontang mendorong pemerintah daerah mulai mengubah pola pembiayaan program jaminan kesehatan masyarakat agar tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Bengawan, menilai perlu adanya strategi jangka panjang dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Ia menyebut pembiayaan layanan kesehatan ke depan tidak bisa hanya ditopang kemampuan fiskal daerah, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan layanan dan kebijakan dari pemerintah pusat.

Baca  Hari Santri Momentum Tumbuhkan Rasa Cinta Tanah Air

“Skema pembiayaan harus mulai diperluas. Pemerintah daerah tidak bisa terus mengandalkan APBD, sehingga perlu membuka ruang kolaborasi, termasuk dengan perusahaan melalui program TJSL,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, keterlibatan sektor swasta dapat membantu menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan sekaligus mengurangi tekanan terhadap anggaran daerah.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah provinsi sebagai bagian dari upaya memperkuat pembiayaan layanan kesehatan.

“Kalau hanya satu sumber anggaran, tentu akan berat. Karena itu, kolaborasi lintas pihak, termasuk dengan provinsi, perlu diperkuat sejak sekarang,” katanya.

Baca  Wali Kota Terpilih Samarinda Andi Harun ke Jakarta Ikuti Pelantikan dan Pembekalan di Magelang

Meski menghadapi potensi kekurangan anggaran sekitar Rp1,2 miliar pada tahun berjalan, DPRD menilai kondisi tersebut masih dapat diatasi melalui mekanisme perubahan anggaran.

Namun, ia mengingatkan langkah tersebut hanya bersifat sementara dan tidak bisa dijadikan solusi jangka panjang.

“Kebutuhan tahun ini masih bisa ditutup lewat perubahan anggaran. Tapi ke depan harus ada sumber pendukung lain agar kondisi serupa tidak terus berulang,” jelasnya.

Baca  LPJU di Samarinda Kerap Digondol, Samri Tekankan Pengawasan pada Infrastruktur

Ia pun meminta pemerintah daerah segera menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi potensi tekanan anggaran pada masa mendatang agar tidak mengganggu program pelayanan publik lainnya.

“Perencanaan harus disiapkan dari sekarang. Jangan sampai beban anggaran kesehatan justru mengganggu sektor pelayanan lain,” pungkasnya. (lia/ndi/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button