Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Paser melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Katsul Wijaya menerima kunjungan kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya terkait Transfer ke Daerah (TKD).
Pertemuan digelar di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (30/1/2025), dengan dihadiri pimpinan Komite IV DPD RI, perwakilan KPPN Balikpapan, serta jajaran OPD
Dalam sambutannya, Katsul Wijaya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan penggunaan dana transfer sesuai regulasi.
“Kegiatan ini tidak hanya sebagai perpanjangan tangan pusat, tetapi juga upaya meminimalisir risiko hukum bagi pejabat daerah dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya.
UU No. 1/2022 mengatur bahwa TKD merupakan dana APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai urusan pemerintahan.
Di Kabupaten Paser, dana tersebut mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH sendiri ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan mengatasi eksternalitas negatif, sementara DAU dan DAK dialokasikan sesuai kebutuhan spesifik daerah.
Katsul menyoroti harapannya agar DPD RI dapat menjadi mediator dalam menyampaikan kebijakan Presiden terkait penggunaan APBD 2025.
“Daerah perlu pemahaman jelas agar penggunaan dana transfer tepat sasaran, terutama menyambut tahun anggaran baru,” ujarnya.
Sinta Rosma Yenti, Koordinator Tim Kunjungan Komite IV DPD RI, mengakui bahwa Paser memiliki sumber daya alam melimpah, namun pendapatan daerah masih bergantung pada TKD.
“Ini masalah umum di berbagai daerah. Regulasi yang ketat sering membatasi fleksibilitas daerah mengelola dana sesuai karakteristik lokal,” ujarnya.
Menurut Sinta, kunjungan kerja ini bertujuan mendorong tata kelola TKD yang lebih adaptif, termasuk memitigasi kendala teknis seperti keterlambatan pencairan dana.
“Kami berkomitmen memastikan kebijakan pusat tidak menghambat inovasi daerah, namun tetap sesuai koridor hukum,” tegasnya. (ndi)
