KaltimSamarinda

TAGUPP Kaltim Diisi Orang Luar Daerah, DPRD: Tak Masalah Asal Efektif

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis (Foto: Editorialkaltim/Adryan)

Editorialkaltim.com – Terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur bernomor 100.3.3.1/K.9/2026 tentang pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur yang beranggotakan 47 orang menuai sorotan publik. Selain besaran anggaran yang dinilai cukup tinggi, komposisi personel dalam tim tersebut juga menjadi perbincangan karena sejumlah nama diketahui berasal dari luar Kalimantan Timur.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, angkat bicara. Ia menilai keberadaan tenaga ahli dari luar daerah tidak menjadi persoalan selama mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Baca  Rakernas ASKOMPSI 2024, Bahas Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional

“Kalau saya melihatnya, Pak Gubernur tentu membutuhkan pakar atau ahli yang bisa memberikan masukan terkait substansi pembangunan di Kaltim. Baik dari sisi hukum, kebijakan, maupun sektor pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya Senin (16/3/2026).

Menurutnya, kehadiran tenaga ahli dari luar daerah justru dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam proses perumusan kebijakan pembangunan. Ia menilai setiap anggota yang dipilih tentu memiliki kapasitas tertentu yang dibutuhkan pemerintah daerah.

Baca  DPRD Kukar Dorong Peningkatan Insentif untuk Dokter di Wilayah Pedalaman

“Jadi saya pikir tidak masalah kalau ada dari luar daerah. Yang terpenting bukan itu, tapi bagaimana efektivitas dan efisiensi anggarannya,” tegasnya.

Meski demikian, Ananda juga mengingatkan agar pembentukan TAGUPP tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Ia menilai penggunaan anggaran harus tetap diarahkan pada program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur.

Baca  Fahruddin Dorong Minat Kalangan Muda Terjun ke Bidang Pertanian 

Ia juga mengajak masyarakat, termasuk media, untuk tetap terbuka terhadap berbagai masukan dari para ahli yang dilibatkan pemerintah daerah.

“Harus disesuaikan dengan fiskal juga. Yang terpenting jangan sampai prioritas pembangunan untuk rakyat Kalimantan Timur berkurang karena ada kebutuhan lain yang harus dibiayai,” pungkasnya. (adr/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button