Samarinda

Klaim Antrean BBM Jadi Penyebab Macet, Samri Soroti Layanan SPBU di Samarinda

Editorialkaltim – Warga Samarinda mengeluhkan kemacetan arus lalu lintas yang terjadi karena antrian pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM). Sejumlah kendaraan menggunakan badan jalan lantaran layanan pengaturan masuk dan keluar kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak optimal

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra mengatakan kemacetan yang disebabkan oleh SPBU ini adalah masalah baru yang harus segera di selesaikan.

“Adanya SPBU kemudian menimbulkan kemacetan inikan masalah baru, kita ini sudah macet, masyarakat sudah susah, tambah lagi macet, dan antri BBM, jadi dua kali masyarakat itu susah,” ucapnya.

Baca  DPRD Akan Pertimbangkan Rencana Bus Listrik di Samarinda

Shamri berpendapat, adanya SPBU baru bisa menjadi problematika yang begitu merugikan masyarakat terlebih ketika dalam perencanaan pembangunannya tidak memperhatikan arus lalu lintas. Hal tersebut perlu dilakukan evaluasi kembali.

“Jadi intinya di situ sesuatu yang merugikan masyarakat, kita perlu evaluasi,” ujarnya.

Politisi PKS ini mengungkapkan hal yang bagus jika ada SPBU yang dicabut izinnya karena tidak strategis dan menyebabkan permasalahan lalu lintas.

“Bagus aja kalau dicabut begitu, jadi kalau mau buat begitu persiapkanlah dulu lahannya betul-betul yang representatif, luas dan tidak mengganggu pengguna jalan,” tegasnya.

Baca  Rencana DPRD Samarinda untuk Regulasi Baru Rumah Kost dan Hotel Melati

Menurutnya, tidak ada SPBU di sepanjang jalan Samarinda yang tidak mengganggu jalan dan di beberapa titik SPBU terpantau ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti BBM subsidi yang dipersalahgunakan.

“Intinya itu kalau di SPBU itu tidak ada antrian, maka tidak ada yang mengganggu jalan,” jelasnya.

“Karena adanya penyalahgunaan, contohnya BBM yang subsidi itu yang seharusnya untuk ke masyarakat kecil, tapi disalahgunakan oleh oknum ditarik ke perusahaan-perusahaan yang nilainya lebih tinggi, ini sebenarnya yang merusak,” sambungnya.

Baca  Pansus II DPRD Samarinda Dorong Pemkot Bina Masyarakat untuk Peminjaman Modal UMKM

Shamri menilai penyalahgunaan BBM bersubsidi ini sudah seharusnya dibawa ke meja hijau, karena merugikan banyak masyarakat yang membutuhkan.

“Kalau sudah penyalahgunaan itu ranahnya di aparat hukum, silahkan nanti penegak hukum yang bertindak itu,” tutupnya. 

[QON | NFA | ADV]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Mari bergabung di Grup Telegram “editorialkaltim”, caranya klik link, https://t.me/editorialkaltim kemudian join. Anda harus mengistal Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Related Articles

Back to top button