DPRD PPU Kritisi Transparansi Penggunaan Anggaran Hibah Pilkada oleh KPU
Editorialkaltim.com – Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyuddin, mengkritik pengelolaan dana hibah yang disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) PPU untuk mendukung tahapan kampanye Pilkada, termasuk pengadaan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (Algaka).
Mahyuddin menilai bahwa kualitas dan penempatan Algaka masih jauh dari optimal. Menurutnya, hal ini mencerminkan kurangnya penghormatan kepada pasangan calon (paslon) yang berpartisipasi dalam Pilkada.
“Pemasangan Algaka terkesan asal-asalan, dengan bahan yang tidak berkualitas. Ini tidak mencerminkan penghargaan kepada paslon yang sedang berkontestasi, padahal anggaran untuk ini sudah ada,” jelas Mahyuddin, Kamis (14/11/2024).
Ia menegaskan pentingnya perlakuan yang setara bagi seluruh paslon karena salah satu dari mereka akan memimpin daerah di masa depan.
“KPU harus memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua paslon. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap proses demokrasi dan calon pemimpin daerah,” tambahnya.
Mahyuddin juga meminta KPU PPU lebih transparan dalam penggunaan anggaran hibah, sehingga masyarakat memahami alokasi dana dan tidak ada ruang untuk kecurigaan.
“Kami mendesak KPU untuk segera mempublikasikan penggunaan dana hibah tersebut agar masyarakat mengetahui dengan jelas dan transparan,” tutup Mahyuddin.(lin/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
