KaltimSamarinda

Rp209 Miliar Pendapatan Samarinda Terancam Berkurang, Abdul Rohim Dorong DPRD Bentuk Pansus

Anggota Badan Anggaran DPRD Samarinda Abdul Rohim

Editorialkaltim.com – Potensi berkurangnya penerimaan Kota Samarinda hingga Rp209,68 miliar mulai mendapat perhatian serius DPRD. Legislatif didorong mengambil peran lebih jauh agar persoalan penyesuaian opsen dan bagi hasil pajak Provinsi Kalimantan Timur dapat dituntaskan sebelum tahun anggaran 2026 berakhir.

Anggota Badan Anggaran DPRD Samarinda Abdul Rohim mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus). Menurutnya, mekanisme tersebut dapat memperkuat posisi DPRD dalam membantu Pemkot memperjuangkan hak keuangan daerah sekaligus menelusuri dasar penyesuaian penerimaan tersebut.

“Kami ingin DPRD ikut memperjuangkan hak keuangan Samarinda melalui pansus, supaya persoalan ini bisa diselesaikan sebelum tahun anggaran berakhir sepenuhnya,” ujar Rohim, Kamis (19/11/2026).

Baca  Terpilih jadi Bendahara Umum Adeksi, Ini Harapan Ketua DPRD Bontang

Persoalan tersebut menyangkut koreksi proyeksi pendapatan Samarinda senilai Rp209.680.894.946. Dokumen Pemkot mencatat target opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) turun sekitar Rp70,03 miliar, dari Rp276,72 miliar menjadi Rp206,69 miliar.

Komponen terbesar berasal dari bagi hasil pajak provinsi. Alokasinya turun sekitar Rp139,65 miliar, dari target awal Rp534,55 miliar menjadi sekitar Rp394,91 miliar setelah memperhitungkan kurang salur tahun sebelumnya.

Koreksi penerimaan menjadi persoalan karena APBD Perubahan Samarinda 2026 sudah ditetapkan dan berbagai pekerjaan telah berjalan. Pemkot khawatir kekurangan penerimaan membuat sebagian kewajiban kepada pihak ketiga tidak terselesaikan tahun ini dan harus dibebankan ke APBD 2027.

Baca  Visi Misi Calon Rektor Unmul Ditunda, Senat Saling Interupsi

“Kalau pengurangan Rp209 miliar dibawa ke 2027, ruang fiskal Samarinda semakin sempit dan kewajiban pembayaran pihak ketiga ikut terbebani berat,” katanya.

Pemkot sebelumnya telah menyampaikan keberatan resmi kepada Gubernur Kaltim melalui surat tertanggal 26 Oktober 2026. Pemerintah kota meminta peninjauan kembali perhitungan opsen PKB, BBNKB, serta alokasi bagi hasil pajak yang diterima Samarinda. Pemkot juga mempertanyakan sejumlah metode penghitungan yang digunakan dalam penyesuaian tersebut.

Dari sisi Pemprov Kaltim, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan penurunan pendapatan turut terjadi di tingkat provinsi. Pendapatan provinsi disebut berkurang lebih dari Rp1 triliun setelah target sebelumnya dinilai terlalu optimistis. Kondisi itu kemudian berpengaruh terhadap besaran bagi hasil untuk kabupaten dan kota.

Baca  DPRD Kaltim Dukung Rencana Sekolah Terbuka di Kukar

Rohim berharap DPRD tidak hanya menunggu perkembangan komunikasi Pemkot dan Pemprov. Melalui pansus, legislatif diharapkan dapat ikut mengawal rekonsiliasi data dan memperjuangkan penyelesaian sebelum tutup tahun, sehingga tekanan fiskal tidak ikut membebani anggaran Samarinda 2027.(adr/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button