KaltimKutim

Investasi Rp 71 Triliun di KEK Maloy, Pemkab Kutim dan Pemprov Kaltim Siapkan Pengelolaan Bersama

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Noviari Noor (Foto: Editorialkaltim/mek)

Editorialkaltim.com – Rencana investasi senilai Rp 71 triliun di Kabupaten Kutai Timur menjadi peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi tersebut direncanakan untuk pengembangan infrastruktur gasifikasi batu bara dan industri kimia di kawasan Maloy.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Noviari Noor, menjelaskan, nilai investasi itu terbagi dalam dua rencana pengembangan usaha. Sekitar Rp 30 triliun dialokasikan untuk infrastruktur gasifikasi di Maloy, sedangkan sekitar Rp 40 triliun lainnya direncanakan untuk industri kimia.

Baca  Bukber PKB Kaltim Silaturahmi dan Apresiasi untuk Jurnalis

“Yang Rp 30 triliun di Maloy dan yang Rp 40 triliun itu rencana investasi industri kimia. Prosesnya mengolah batu bara menjadi gas,” ujar Noviari.

Menurutnya, pengembangan industri pengolahan batu bara menjadi gas diharapkan dapat memperkuat ekosistem dan aktivitas industri di kawasan Maloy.

Seiring dengan rencana investasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan skema pengelolaan bersama melalui pembentukan badan usaha milik daerah berbentuk perseroan daerah (Perseroda). Skema ini disiapkan karena kedua pemerintah daerah turut menanamkan investasi.

Baca  Wagub Kaltim Bantah Jadi Dalang Demonstrasi

Noviari menuturkan, porsi kepemilikan saham Perseroda akan disesuaikan dengan nilai investasi yang disetorkan masing-masing pihak.

“Karena investasi kita berasal dari Kabupaten Kutai Timur dan pemerintah provinsi, dibentuk satu BUMD berbentuk perseroan daerah dengan pembagian saham sesuai investasi yang ditanamkan,” jelasnya.

Meski demikian, pembentukan Perseroda masih berproses di tingkat pemerintah provinsi dan memerlukan tahapan regulasi lanjutan, termasuk penyusunan peraturan daerah (Perda).

Baca  Muhammad Hidayat Minta Dugaan Pencemaran Muara Berau Dibuktikan Lewat Uji Laboratorium

Adapun pemanfaatan lahan di kawasan tersebut masih mengacu pada peraturan bupati (Perbup) yang berlaku. Saat ini, terdapat sekitar dua hingga tiga tenant. Namun, rincian administrasi, masa sewa, dan perkembangan masing-masing tenant perlu dikonfirmasi kepada administrator kawasan. (mek/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button