KaltimKukar

PAD Kukar Ditargetkan Tembus Rp800 Miliar, Pajak Tambang Jadi Andalan

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri saat ditemui wartawan. (Foto: Editorialkaltim/Ridho)

Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) lebih dari Rp800 miliar pada 2027. Optimalisasi pajak dari aktivitas pertambangan menjadi salah satu strategi untuk mencapai target tersebut.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, masih ada potensi penerimaan pajak daerah yang perlu ditelusuri, terutama dari sektor pertambangan. Salah satu yang menjadi perhatian ialah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yang dinilai belum mencerminkan besarnya aktivitas pertambangan di Kukar.

Aulia membandingkan penerimaan PBBKB Kukar dengan Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Berdasarkan data yang disampaikannya, penerimaan PBBKB Kutim mencapai sekitar Rp1 triliun, sedangkan Kukar berada di kisaran Rp500 miliar. Padahal, aktivitas pertambangan dan penerimaan royalti batu bara di Kukar tergolong besar.

Baca  Tanam Pohon Jadi Syarat Dapat Surat Pengantar Nikah di Paser

“Kalau berbicara mengenai sektor pertambangan, ada beberapa jenis pajak yang menjadi perhatian, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), PBBKB, dan Pajak Air Permukaan,” ujar Aulia, Kamis (19/11/2026).

Untuk menelusuri perbedaan tersebut, Pemkab Kukar telah membahasnya bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Timur (Kaltim) dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Baca  DPC Gerindra Usung Helmi Abdullah Calon Wali Kota Samarinda

Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi dan rekonsiliasi data penerimaan pajak. Pemkab Kukar ingin mengetahui penyebab perbedaan penerimaan sekaligus mengidentifikasi potensi pajak yang belum tercatat secara optimal.

Menurut Aulia, tingginya aktivitas pertambangan semestinya sejalan dengan kebutuhan bahan bakar dan kendaraan operasional. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

“Dengan kondisi itu, seharusnya penerimaan PBBKB Kutai Kartanegara bisa lebih besar dibandingkan daerah lain, termasuk Kutai Timur,” tegasnya.

Selain merekonsiliasi data, Pemkab Kukar akan membenahi administrasi dan pendataan perpajakan, termasuk mekanisme pembayaran pajak. Langkah ini diperlukan agar aktivitas usaha di wilayah Kukar dapat memberikan kontribusi penerimaan sesuai ketentuan.

Baca  Petani dan Nelayan Desa Muara Kaman Ulu Terima Dukungan Alat untuk Tingkatkan Produksi Pangan

Aulia optimistis optimalisasi potensi pajak dapat menopang pencapaian target PAD 2027. Ia menegaskan, target lebih dari Rp800 miliar disusun dengan mempertimbangkan data dan kondisi penerimaan di lapangan.

“Angka tersebut bukan sekadar asumsi, melainkan berdasarkan data dan fakta di lapangan,” pungkasnya. (dhn/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button