
Editorialkaltim.com – Sengketa lahan eks Kalpataru Group di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali dibahas DPRD. Persoalan sekitar 78 ribu hektare HGU yang tersebar di sejumlah kecamatan belum menemukan penyelesaian, meski izin usaha delapan perusahaan dalam kelompok tersebut disebut telah dicabut sejak 2021.
DPRD Kukar mempertemukan masyarakat, kurator, kuasa hukum, pemerintah daerah, serta instansi terkait melalui Rapat Dengar Pendapat, Kamis (19/11/2026), di Tenggarong. Pertemuan membahas status HGU, aset kepailitan, lahan terindikasi terlantar, serta klaim masyarakat terhadap bidang tanah yang masuk kawasan tersebut.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, penyelesaian perlu dilakukan melalui dua jalur. DPRD mendorong proses pencabutan HGU sesuai mekanisme pertanahan sekaligus membuka dialog antara masyarakat dan kurator agar konflik tidak berkembang di lapangan.
“Kami ingin kepentingan masyarakat dan kurator dipertemukan, sehingga penyelesaian sengketa berjalan baik serta tidak menimbulkan konflik baru di lapangan,” ujar Ahmad Yani.
Persoalan Kalpataru bukan hanya menyangkut luas lahan. Data Dinas Perkebunan Kukar menyebut HGU sekitar 78 ribu hektare merupakan bagian dari sekitar 160 ribu hektare izin yang sebelumnya dimiliki kelompok perusahaan tersebut. Hasil evaluasi juga mencatat areal yang ditanami sekitar 5.036 hektare.
Pada September 2026, DPRD telah membahas masalah ini bersama perwakilan 12 kecamatan, desa, dan kelurahan. Saat itu, HGU disebut masih berstatus aktif sehingga DPRD mendorong penetapan tanah terlantar sebagai salah satu tahapan menuju pencabutan hak. Dampaknya disebut menjangkau ratusan petani di sedikitnya 13 kecamatan.
Kerumitan semakin bertambah setelah perusahaan masuk proses kepailitan. Kurator menangani aset perusahaan, sementara masyarakat di sejumlah wilayah mengklaim ada tanah yang belum pernah dibebaskan atau diberikan ganti rugi tetapi masuk dalam kawasan HGU. Salah satu laporan juga menyebut HGU tersebut pernah terkait agunan kreditur perbankan di luar negeri.
Di sisi lain, kurator PT Mahakam Sawit Plantation menyampaikan pihaknya belum menerima dokumen pencabutan izin usaha. Pertemuan dengan warga juga pernah dilakukan September 2026, tetapi belum menghasilkan kesepakatan.
“Pencabutan HGU harus ditempuh sesuai aturan, sementara hak masyarakat yang memiliki dasar penguasaan lahan juga wajib mendapat perlindungan dan kepastian,” katanya.
Pemkab Kukar sebelumnya menyatakan akan mengevaluasi HGU bersama Badan Pertanahan Nasional. Pemerintah daerah juga telah mengupayakan penyelesaian sejak 2022, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena kewenangan pencabutan HGU berada di tingkat kementerian.
DPRD kini mendorong seluruh dokumen pencabutan izin, data pertanahan, serta riwayat penguasaan lahan dihimpun secara lengkap. Kurator juga diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebelum melakukan kegiatan di kawasan yang masih disengketakan.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.



