Penanganan Banjir Jadi Masukan Setiap Tahun, Samri: Perlu Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah

Editorialkaltim.com – Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan telah berlangsung di beberapa tempat. Kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun ini dibanjiri usulan pemenuhan infrastruktur dan penanganan banjir.

Usulan yang masuk dari masyarakat ditampung secara bertahap, melalui tingkat kelurahan, kecamatan dan kemudian dimasukkan ke dalam musrenbang tingkat kota. Dalam usulan yang ada, banyak diantaranya sudah masuk kedalam pembiayaan APBD Samarinda setiap tahunnya, mulai kegiatan kecil seperti pembersihan drainase, sampai kegiatan yang masuk dalam proyek Multi Years Contract (MYC).

Dalam hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra menjelaskan, dalam penangangan banjir perlu adanya kolaborasi dari pemerintah bersama masyarakat. Sebab, dibutuhkan pemahaman bersama tentang larangan pembangunan di wilayah dekat bibir sungai, dan pemerintah pun perlu melalukan pengawasan secara ketat terkait hal tersebut.

“Yang harus diperhatikan itu segi pembangunan pemukiman yang masuk kedalam jalur aliran air. Khususnya di sejumlah pemukiman padat penduduk dan pinggiran sungai,” terangnya.

Dia mengatakan, di dapil yang wakilinya, yakni Samarinda Seberang, Palaran dan Loa Janan Ilir, dia banyak menemukan persoalan serupa, dimana aspirasi masyarakat yang masuk lewat resesnya juga tentang persoalan banjir. Lalu, penanganan banjir tersebut, sebenarnya juga sering masuk dalam pembiayaan pokok pikiran (pokir) di wilayahnya.

“Di tempat saya juga pernah melakukan upaya penanggulangannya, seperti perbaikan drainase. Hal ini sempat menjadi solusi di wilayah yang banjir, sehingga tidak banjir lagi, tapi hanya bisa bertahan tiga bulan saja, setelah itu muncul banjir lagi,” tuturnya.

Selanjutnya, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengamati banyaknya anak sungai yang dahulu ada, sekarang dipenuhi oleh pemukiman penduduk. Sebab, Samarinda kini semakin ramai akan banyaknya masyarakat yang datang dari luar daerah, sehingga kepadatan dan pertumbuhan penduduknya pun semakin signifikan.

“Dengan banyaknya penduduk, makin tipis tempat tinggalnya. Begitu ada wilayah kosong baik itupun wilayah pinggiran sungai yang nganggur pun menjadi urukan warga. Pengawasan dari pemerintah pun kurang, lalu jika banjir yang disalahkan pemerintahnya,” demikian Samri.

[NFA-1]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Mari bergabung di Grup Telegram “editorialkaltim”, caranya klik link, https://t.me/editorialkaltimcom kemudian join. Anda harus mengistal Telegram terlebih dahulu di ponsel.