BontangKaltim

Pemkot Desak Bontang Transport Lunasi Utang

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris (Foto: Editorialkaltim/Lia)

Editorialkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang meminta Bontang Transport segera menyelesaikan utang kepada PT Golora Kaltim yang berpotensi berujung pada penyitaan kapal roro.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mengatakan penyelesaian harus segera dilakukan untuk melindungi aset daerah yang sebelumnya diberikan kepada Bontang Transport sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Menurutnya, pemerintah menyayangkan jika aset yang semestinya memberikan pemasukan bagi daerah justru terancam disita akibat persoalan yang tak kunjung diselesaikan.

“Ini adalah langkah yang memang harus kita ambil pemerintah. Tutup dulu, guna melindungi aset pemerintah atau aset daerah,” ujarnya saat ditemui di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Senin (24/8/2026).

Baca  Cuma Butuh 5K Followers, UMKT Buka Jalur Khusus Masuk Kuliah untuk Influencer Tanpa Tes!

Ia menegaskan Bontang Transport harus bertanggung jawab menyelesaikan tuntutan tersebut. Jika terus ditunda, nilai kewajiban yang harus dibayarkan berpotensi semakin besar karena denda terus berjalan.

Agus meminta Direktur Bontang Transport Malik tidak lagi melihat persoalan tersebut sebagai warisan kepemimpinan sebelumnya. Menurutnya, tanggung jawab penyelesaian berada di tangan manajemen yang kini menjalankan perusahaan.

Baca  Raperda Bencana Samarinda Atur Relokasi Warga

“Jangan lagi melihat direktur yang lama, direktur yang sekarang selesaikan itu. Sampaikan bahwa kami siap untuk menyelesaikan tunggakan itu, tanggung jawab itu, tuntutan itu,” tegasnya.

Pemkot Bontang juga siap menjadi mediator antara Bontang Transport dan PT Golora Kaltim. Langkah itu dinilai penting agar persoalan tidak berlarut-larut dan menimbulkan masalah baru.

Agus mengungkapkan persoalan kewajiban tersebut telah berlangsung sejak sekitar 2011–2012 dan belum dituntaskan. Akibatnya, nilai kewajiban yang harus diselesaikan kini disebut mencapai lebih dari Rp50 miliar.

Baca  Anggota DPRD Samarinda Himbau Masyarakat Berpartisipasi dalam Pilkada

Ia berharap persoalan tersebut segera diselesaikan agar tidak kembali menjadi beban pemerintah daerah pada 2027. Bontang Transport diminta mengambil langkah konkret dan tidak membiarkan persoalan semakin membesar.

“Kenapa tahun 2011, 2012 tidak diselesaikan? Akhirnya semakin banyak. Kalau dihitung dari dulu sampai sekarang sudah Rp50 miliar lebih,” ungkapnya. (lia/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button