BontangKaltim

Pemkot Bontang Pasang Spanduk, Aktivitas di Lahan HOP 7 Dibatasi

Tim gabungan memasang spanduk imbauan pengawasan aset negara di kawasan lahan HOP 7 (Foto: Editorialkaltim/Lia)

Editorialkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memperketat pengawasan lahan HOP 7 di sepanjang Jalan Cipto Mangunkusumo hingga Jalan Bhayangkara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kawasan yang berstatus sebagai aset negara tersebut tidak dimanfaatkan tanpa kejelasan kewenangan.

Salah satu upaya yang dilakukan ialah memasang lima spanduk imbauan di sejumlah titik kawasan tersebut, Jumat (13/11/2026) pagi. Spanduk itu bertuliskan, “Tanah Ini Dalam Pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kota Bontang.”

Pemasangan spanduk dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Sony Suwito, dengan melibatkan tim gabungan dari TNI, Polri, Detasemen Polisi Militer (Denpom), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Baca  Kutim Sabet UHC Award 2026 Kategori Utama, Kepesertaan JKN Tembus 106 Persen

Sony mengatakan pemasangan spanduk merupakan bagian dari upaya pengamanan sekaligus penyelamatan aset negara. Pemkot ingin memastikan tidak ada pihak yang menggunakan atau menguasai kawasan tersebut tanpa dasar kewenangan yang jelas.

Pemkot berencana memasang lima spanduk tambahan agar pengawasan di kawasan HOP 7 semakin optimal.

“Untuk tahap awal, lima spanduk sudah terpasang. Kami masih akan menambah lima titik lagi. Ini merupakan upaya pengamanan agar aset negara tetap terjaga dan tidak dimanfaatkan sembarangan,” ujar Sony.

Baca  Penjabat Gubernur Kaltim Apresiasi Keberhasilan Penangkaran Rusa Sambar

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga berkaitan dengan proses inventarisasi aset. Adapun tahapan lanjutan dan waktu pelaksanaannya akan diinformasikan setelah jadwal disesuaikan.

Sony menegaskan, pemerintah tidak ingin berspekulasi mengenai berbagai klaim kepemilikan di kawasan tersebut. Penentuan status lahan sepenuhnya mengikuti proses dan keputusan tim yang berwenang.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sebelum spanduk pengawasan dari Pemkot dipasang, telah terlihat spanduk milik organisasi masyarakat yang mengklaim kepemilikan lahan.

Baca  Ketua DPRD Bontang Sebut Penguatan PAD Jadi Kunci Kurangi Ketergantungan pada Dana Pusat

Meski terdapat spanduk dari pihak lain, Sony memastikan Pemkot tetap berfokus menjalankan tugas pengawasan aset negara.

“Silakan jika ada pihak yang memasang spanduk. Kami tidak ingin masuk ke ranah klaim tersebut. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan aset negara tetap dalam pengawasan dan tidak digunakan tanpa izin,” pungkasnya. (lia/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button