Komnas Haji Minta Wacana War Tiket Haji Dikaji Mendalam

Editorialkaltim.com – Wacana penerapan sistem “war tiket” untuk keberangkatan ibadah haji menuai sorotan. Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) menilai gagasan tersebut belum siap diterapkan dan membutuhkan kajian lebih komprehensif sebelum direalisasikan.

Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menegaskan konsep war tiket haji belum tepat diterapkan dalam waktu dekat. Ia menilai mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak dirancang dengan matang, terutama menyangkut keadilan bagi calon jemaah.

“Saya kira untuk saat ini belum ideal dan belum mendapat atau belum menjadi momentum yang tepat begitu ya,” ujarnya, Senin (13/4/2026), Jakarta seperti dikutip dari detik.

Menurut Mustolih, konsep war tiket yang identik dengan perebutan tiket konser atau pertandingan olahraga tidak bisa disamakan dengan ibadah haji. Ia menyebut perlu ada pendekatan berbeda mengingat haji merupakan ibadah dengan aspek spiritual dan administratif yang kompleks.

“Nah berikutnya adalah kebanyakan dari jemaah kita kan sebagian besar masih lansia dan kemudian kemampuan menggunakan IT juga sangat terbatas,” katanya.

Ia juga menyoroti aspek teknis, terutama kebutuhan akses internet yang stabil. Hal ini dinilai berpotensi memberikan keuntungan bagi calon jemaah di wilayah perkotaan, sementara masyarakat di daerah bisa tertinggal.

Selain itu, regulasi yang ada juga dinilai belum sepenuhnya mendukung. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dianggap belum mengatur secara rinci mekanisme war tiket, sehingga berpotensi menimbulkan celah dalam pelaksanaan.

Mustolih menjelaskan antrean panjang haji bukan semata persoalan manajemen, melainkan keterbatasan waktu dan lokasi pelaksanaan ibadah tersebut.

“Kenapa kemudian terjadi antrean panjang gitu ya, karena memang namanya haji itu kan dilaksanakan di tempat tertentu,” ujarnya.

Ia menambahkan, persoalan kuota haji juga dialami banyak negara muslim. Bahkan negara dengan populasi muslim besar seperti Malaysia juga menghadapi situasi serupa, namun tidak menerapkan sistem war tiket.

“Nah karena itu saya kira ide tiket war tadi itu saya kira perlu dikaji lebih mendalam dan komprehensif gitu ya,” tutupnya.

Sebagai alternatif, Mustolih mengusulkan pendekatan diplomasi. Indonesia dinilai bisa melakukan lobi ke negara lain yang tidak menyerap kuota haji secara maksimal agar dialihkan ke Indonesia.

“Satu hal yang sebetulnya begini, wacana yang dimuncul itu adalah bagaimana kalau Indonesia ini melakukan lobby kepada negara-negara,” ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Azhar Prabowo memastikan calon jemaah yang telah masuk daftar tunggu tetap menjadi prioritas utama dalam pemberangkatan.

“Prioritasnya duluan untuk yang sudah ngantre. Yang sudah antre tetap yang pertama dan utama,” katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah masih mengkaji skema war tiket tersebut. Sejumlah masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat menjadi pertimbangan sebelum kebijakan itu diputuskan secara final.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.