Editorialkaltim.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membantah isu pembangunan Nusantara mangkrak. Otorita menegaskan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu masih terus berjalan melalui berbagai skema pendanaan.
Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, mengatakan pembangunan Nusantara tetap berlangsung, baik lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), maupun investasi swasta.
“Tidak ada kata berhenti, stagnan, atau mangkrak. Inilah diksi-diksi yang harus dikoreksi oleh siapa pun,” kata Troy saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Serikat Perusahaan Pers Kalimantan Timur periode 2025-2029 dan Dialog Media Strategis di Grand Tjokro Balikpapan, Rabu (20/5/2026).
Troy menjelaskan, pengembangan IKN saat ini diarahkan melalui konsep Superhub Ekonomi Nusantara. Konsep itu disebut tak hanya menjadikan Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga motor pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.
Menurutnya, pembangunan IKN tidak hanya berfokus di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kawasan Nusantara disebut dirancang dalam sembilan wilayah perencanaan yang mencakup pusat pemerintahan, bisnis, pendidikan, kesehatan, energi baru terbarukan, riset, hingga industri pangan.
“IKN dibangun dengan konsep kawasan terintegrasi yang melibatkan daerah penyangga di sekitarnya,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah daerah seperti Balikpapan, Penajam Paser Utara, hingga Samarinda memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan Nusantara sebagai pusat pertumbuhan baru.
Dalam paparannya, Troy juga membeberkan sejumlah proyek yang masih berjalan di kawasan IKN. Mulai dari pembangunan akses jalan, fasilitas kesehatan, kawasan perbankan, institusi pendidikan, rumah ibadah, hingga penataan kawasan Sepaku.
Selain pembangunan fisik, Otorita IKN disebut terus memperkuat sektor sosial dan ekonomi masyarakat. Pengembangan UMKM, pelestarian budaya, hingga pengelolaan lingkungan turut menjadi perhatian dalam pembangunan Nusantara.
Pada sesi diskusi, Troy turut menanggapi putusan terbaru Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Ia menegaskan putusan tersebut tidak membatalkan status Nusantara sebagai ibu kota negara.
Menurutnya, putusan MK justru mempertegas dasar hukum perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Sementara penetapan resmi perpindahan ibu kota tetap menjadi kewenangan Presiden Republik Indonesia melalui keputusan presiden.
Troy juga meminta media ikut menyampaikan informasi pembangunan IKN secara utuh dan berbasis fakta di tengah berbagai isu yang berkembang.
“Fakta hari ini adalah IKN terus berproses dan terus dibangun,” katanya.(tin/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
