Editorialkaltim.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 menegaskan dua isu utama yang akan menjadi fokus prioritas pembangunan, yakni pemerataan pendidikan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Sya’diah, menyoroti masih adanya kesenjangan akses pendidikan antara wilayah kota dan pedesaan di Kaltim. Ia menilai, perencanaan pembangunan harus menjawab persoalan ketimpangan tersebut secara konkret.
“Kami temukan di Kecamatan Segah, Berau, sampai hari ini belum ada SMA. Ini persoalan serius. Pemerintah daerah harus segera hadir menyediakan fasilitas pendidikan yang merata,” tegas Syarifatul dalam RDP Pansus RPJMD Kaltim, Selasa (17/6/2025).
Menurutnya, RPJMD Kaltim 2025–2029 harus mampu mendorong kebijakan yang tidak hanya meningkatkan kualitas guru, tetapi juga memperkuat infrastruktur sekolah agar seluruh siswa di Kaltim mendapatkan akses pendidikan yang sama.
Selain pendidikan, Pansus juga memberi perhatian khusus pada peningkatan PAD. Syarifatul menilai penguatan sektor unggulan seperti perkebunan, pariwisata, dan industri kreatif harus dilakukan secara maksimal untuk mendukung kemandirian fiskal daerah.
“Optimalisasi sektor-sektor unggulan ini sangat penting agar PAD bisa menopang program pembangunan berkelanjutan dan memberi dampak nyata ke masyarakat,” jelasnya.
Senada, anggota Pansus RPJMD, Didik Agung Eko Wahono, juga menyoroti aspek fiskal daerah. Menurutnya, proyeksi pendapatan daerah ke depan masih stagnan dan rawan membuat Kaltim tetap bergantung pada dana pusat.
“Kita butuh langkah konkret agar fiskal daerah semakin kuat. Jangan sampai RPJMD ini sekadar perencanaan di atas kertas saja,” ujar Didik.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
