Editorialkaltim.com — DPRD Kalimantan Timur (Kaltim)mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat pengambilalihan pengelolaan alur sungai oleh perusahaan daerah (Perusda). Dorongan ini mencuat dalam rapat dengar pendapat terkait pemanfaatan alur sungai dan potensi pendapatannya di Gedung DPRD Kaltim, Rabu (26/11/2025).
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menjelaskan, terdapat sedikitnya 10 jembatan di Kaltim yang menjadi jalur lalu lintas kapal besar dan membutuhkan jasa pemanduan (pilotage) serta pendampingan (assist). Namun mayoritas layanan tersebut, kata dia, masih dikelola pihak swasta maupun organisasi masyarakat.
“Saat ini hanya Jembatan Mahakam yang resmi dikelola pemerintah. Itu pun operasinya baru 5 sampai 7 kapal per hari. Sembilan jembatan lainnya sepenuhnya dikerjakan pihak luar. Padahal ini aset daerah,” ujarnya.
Hasanuddin menegaskan seluruh kontrak pemanduan kapal semestinya berada di bawah Perusda. Setelah itu, Perusda dapat menggandeng operator resmi seperti Pelindo agar pendapatan dari sektor tersebut tercatat sebagai PAD.
Ia menyebut sejumlah jembatan berpotensi besar menyumbang pendapatan daerah dari aktivitas pemanduan kapal. Di antaranya Jembatan Mahkota II, Mahakam, Mahulu, Jembatan Kukar, Martadipura, Sanga-Sanga, Kutai Lama, Cerocok, hingga area tikungan GP yang kerap menjadi lokasi insiden kapal.
“Ini aset yang dibangun dengan APBD. Kenapa tidak menghasilkan pemasukan untuk daerah? Kita ingin Perusda yang mengelola agar ada nilai ekonomi yang kembali ke kas daerah,” tutupnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
