DBH Sawit PPU Menurun, Distan Fokus Pendataan Pekebun
Editorialkaltim.com – Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit yang diterima Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menurun. Kondisi ini membuat Dinas Pertanian (Distan) PPU memprioritaskan anggaran yang tersisa untuk penataan perkebunan rakyat melalui penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).
Kepala Bidang Perkebunan Distan PPU Iswan Padda mengatakan pemanfaatan DBH sawit 2026 dibagi untuk sektor infrastruktur dan pertanian. Porsi terbesar dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan.
“Tahun ini pembagiannya dengan infrastruktur jalan dan jembatan itu di PU. Kalau kita termasuk untuk operasional dan termasuk jalannya, pembagiannya,” ujarnya, Selasa (22/9/2026).
Iswan menjelaskan sekitar 80 persen DBH sawit dialokasikan untuk sektor pekerjaan umum, sedangkan sektor pertanian memperoleh sekitar 20 persen.
Selain menurun, alokasi yang sebelumnya dikelola Distan juga mengalami pergeseran. Anggaran perlindungan pekerja rentan di sektor perkebunan sawit melalui program BPJS Ketenagakerjaan kini menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) PPU.
Perubahan tersebut membuat anggaran DBH sawit yang dikelola Distan tersisa sekitar Rp176 juta. Dana itu difokuskan untuk mendukung penerbitan STDB kelapa sawit serta sosialisasi kepada pekebun rakyat.
“Tahun ini di pertanian karena ada pergeseran terkait anggaran untuk BPJS itu, kami tinggal sekitar Rp176 juta kalau tidak salah,” katanya.
Melalui program tersebut, Distan berupaya memperkuat pendataan dan penataan kebun kelapa sawit milik masyarakat. Pendataan direncanakan melibatkan kelompok tani agar data perkebunan rakyat semakin tertib dan akurat.
Distan sebelumnya merencanakan keterlibatan dua lembaga atau kelompok dalam pelaksanaan kegiatan, yakni Gapoktan Sesulu dan Riko. Skema pelaksanaannya masih disiapkan sesuai kebutuhan program STDB tahun ini.
Iswan mengungkapkan penurunan DBH sawit tidak hanya terjadi tahun ini. Berdasarkan informasi yang diterimanya, penerimaan dari sektor tersebut terus menunjukkan tren penurunan.
“Informasi memang dari tahun ke tahun memang menurun terus. Cuma Pak Bupati berusaha untuk DBH sawit itu bisa meningkat lagi,” imbuhnya.
Pemerintah Kabupaten PPU terus berupaya meningkatkan penerimaan DBH sawit. Salah satu langkah yang disiapkan ialah koordinasi Bupati PPU dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Keuangan, terkait penerimaan daerah dari sektor perkebunan kelapa sawit. (ta/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
