Editorialkaltim.com – Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Ubayya Bengawan, mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bontang agar tidak menggunakan aplikasi fake GPS untuk memanipulasi absensi kehadiran.
Ia menegaskan praktik tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi merugikan ASN itu sendiri dalam jangka panjang.
“Kami mengingatkan agar tidak ada ASN yang mencoba mengakali absensi dengan fake GPS. Selain melanggar, itu justru bisa berdampak buruk bagi diri sendiri,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).
Legislator Golkar itu menekankan pentingnya kesadaran dan integritas ASN dalam menjalankan tugas agar kasus serupa yang pernah terjadi di daerah lain tidak terulang di Bontang.
“Ini soal kesadaran bersama. Jangan sampai kejadian di daerah lain terulang di sini. Kita ingin ASN Bontang tetap menjaga kedisiplinan dan tanggung jawab,” katanya.
Ia juga menyinggung kesejahteraan ASN di Bontang, termasuk tambahan penghasilan pegawai (TPP), yang tetap diberikan tanpa pemotongan sehingga seharusnya diimbangi dengan kinerja dan kedisiplinan.
“TPP kita tidak dipotong, artinya kesejahteraan sudah diperhatikan. Maka, komitmen dalam bekerja juga harus dijaga,” tambahnya.
Selain itu, Ubayya mengingatkan ASN yang menjalani sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) agar tetap berada di wilayah yang telah ditentukan dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi.
Lebih lanjut, ia berharap seluruh ASN dapat menjaga profesionalisme dan integritas dalam bekerja sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Kalau WFH, tetap harus berada di dalam zonasi. Jangan dimanfaatkan untuk pergi ke luar daerah. Kalau tiba-tiba ada pekerjaan mendesak, tentu akan menyulitkan,” tegasnya. (lia/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
