Editorialkaltim.com – DPRD Bontang mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) mengevaluasi pola operasional bus perusahaan yang mengangkut karyawan. Evaluasi dinilai penting untuk mencari skema antar-jemput yang tidak memperparah kepadatan lalu lintas, khususnya pagi hari.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang Muhammad Sahib mengatakan persoalan transportasi karyawan perlu dibicarakan langsung bersama perusahaan. Sebab, pergerakan bus karyawan berlangsung hampir bersamaan dengan aktivitas masyarakat dan perjalanan anak sekolah.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena ruas jalan di Bontang harus menampung berbagai aktivitas kendaraan dalam waktu bersamaan. Karena itu, diperlukan pengaturan pola perjalanan bus perusahaan agar pergerakannya lebih terkendali.
“Jam operasionalnya perlu kita dudukkan bersama. Ketika kendaraan karyawan keluar bersamaan dengan anak-anak berangkat sekolah, otomatis beban jalan bertambah. Ini yang harus kita cari pola pengaturannya,” ujar Sahib, Senin (24/8/2026).
Salah satu skema yang dapat dipertimbangkan, kata dia, ialah menetapkan lokasi tertentu sebagai titik pengumpulan karyawan. Dengan pola tersebut, bus perusahaan tidak perlu berkeliling ke banyak kawasan permukiman untuk menjemput pekerja.
Sahib menyebut skema itu tetap membutuhkan dukungan transportasi penghubung dari kawasan permukiman menuju titik pengumpulan. Angkutan kota maupun transportasi berbasis aplikasi dapat menjadi alternatif yang dikaji.
Namun, ia mengingatkan penerapan sistem tersebut tidak bisa dilakukan secara sepihak. Penentuan titik pengumpulan harus mempertimbangkan kebutuhan perusahaan, lokasi tempat tinggal pekerja, kondisi jalan, hingga kemampuan pemerintah menyediakan fasilitas pendukung.
“Jangan kita menentukan satu lokasi hanya berdasarkan perkiraan. Harus dilihat apakah pekerjanya mudah menjangkau, apakah bus bisa masuk, dan apakah titik itu memang mampu mengurai kepadatan,” jelasnya.
Komisi C, lanjut Sahib, telah meminta Dishub mengundang perusahaan yang menggunakan bus karyawan. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memetakan pola antar-jemput yang berjalan sekaligus mengidentifikasi titik-titik yang berpotensi menimbulkan kepadatan.
Ia menambahkan, DPRD juga melihat peluang pengembangan layanan bus sekolah sebagai bagian dari pembenahan transportasi perkotaan. Namun, rencana tersebut harus disertai kajian fasilitas pendukung, termasuk halte dan titik transit.
“Kalau kita ingin membangun sistem transportasi yang terintegrasi, fasilitas pendukungnya juga harus dipikirkan sejak awal. Armada saja tidak cukup kalau masyarakat tidak punya tempat untuk naik dan turun dengan aman,” ungkap politisi NasDem tersebut.
Menurut Sahib, penataan transportasi di Bontang harus diarahkan pada sistem yang mampu memperlancar arus kendaraan sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Karena itu, komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat penting sebelum kebijakan diterapkan.
“Target akhirnya bukan hanya mengurangi macet, tetapi bagaimana aktivitas angkutan karyawan bisa berjalan lebih tertib dan risiko kecelakaan ikut ditekan,” pungkasnya. (lia/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
